Kementerian Sosial mulai menerapkan perubahan besar pada klasifikasi desil penerima bantuan sosial untuk 2026. Dampaknya paling terasa pada Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, karena dua program ini kini diarahkan lebih ketat ke kelompok yang paling membutuhkan.
Perubahan ini membuat masyarakat perlu lebih aktif mengecek status penerimaan mereka secara berkala. Pemeriksaan rutin menjadi penting karena kelayakan bansos kini sangat bergantung pada pembaruan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah.
Apa yang berubah dalam sistem desil
Sistem desil adalah metode pengelompokan tingkat ekonomi masyarakat berdasarkan basis data nasional. Lewat sistem ini, pemerintah memetakan penduduk ke dalam beberapa tingkatan agar distribusi bantuan lebih akurat.
Kelompok Desil 1 hingga 4 masuk kategori miskin dan rentan. Sementara itu, Desil 5 hingga 10 dipandang berada pada kelompok ekonomi menengah hingga mampu.
PKH dan BPNT semakin selektif
Memasuki 2026, cakupan penerima bantuan sosial dibuat lebih sempit. Salah satu perubahan paling jelas terjadi pada BPNT yang sebelumnya masih menjangkau masyarakat hingga Desil 5.
Kini, BPNT hanya diperuntukkan bagi warga di Desil 1 sampai 4. Pengetatan serupa juga diterapkan pada PKH agar penyaluran lebih fokus pada keluarga dengan tingkat kebutuhan paling dasar.
Pemerintah menempatkan langkah ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meminimalkan salah sasaran dan menjaga keadilan bagi warga dalam kondisi miskin ekstrem.
Program lain tetap memakai data desil
Selain PKH dan BPNT, data desil juga dipakai sebagai acuan untuk program kesejahteraan lain. Di antaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN, serta program Asisten Rehabilitasi Sosial.
Untuk beberapa program itu, cakupan penerima masih bisa menjangkau hingga Desil 5. Namun, batas penerima tetap bergantung pada kebijakan masing-masing program yang berlaku.
Pengecekan status jadi langkah penting
Data penerima bansos bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan kondisi ekonomi di lapangan atau pembaruan administratif bisa memengaruhi status seseorang sebagai penerima manfaat.
Masyarakat bisa memantau status kepesertaan melalui situs resmi Kementerian Sosial. Hasil pengecekan akan menunjukkan apakah nama seseorang masih aktif tercatat dalam basis data terbaru.
Jika data belum sesuai
Bagi warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, tersedia mekanisme pelaporan. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk menyampaikan laporan resmi.
Setelah itu, warga dapat mengajukan usulan agar namanya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Proses ini membutuhkan dokumen pendukung dan akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan agar data sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
