Pemerintah menyalurkan akad massal Kredit Usaha Rakyat kepada 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif dalam rangkaian kegiatan UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali. Langkah ini sekaligus mendorong optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif.
Program tersebut diposisikan sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha yang lebih inklusif, produktif, dan adaptif terhadap perubahan industri. Pemerintah juga menempatkan Bali sebagai salah satu wilayah penting untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Dorong UMKM Ekraf Naik Kelas
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya riset untuk mempercepat kemajuan UMKM dan ekonomi kreatif. Ia menyebut ekosistem ekonomi di Bali perlu terus diperbanyak agar dapat menjadi rujukan bagi provinsi lain di Indonesia.
Kegiatan ini juga menghadirkan ruang temu bagi inkubator usaha berbasis teknologi dan komoditas. Forum itu diarahkan untuk memperkuat bisnis yang berkelanjutan dan tetap relevan dengan perkembangan industri.
Muhaimin menyampaikan harapan agar UMKM ekonomi kreatif di Bali bisa bangkit dan naik kelas. Ia juga mendorong agar pelaku usaha di daerah tersebut mampu menembus pasar nasional dan pada akhirnya go global.
Kredit Menyasar Beragam Subsektor
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja. Menurut dia, dua sektor ini juga menjadi penggerak penting ekonomi rakyat dan mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekitar 1.000 penerima KUR UMKM dan ekraf tercatat berasal dari subsektor kuliner, fashion, dan kriya. Dari 21 subsektor ekonomi kreatif, ada sekitar 13 subsektor yang menandatangani akad pada kegiatan tersebut, termasuk kuliner, kriya, fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan.
Dari total penerima dalam acara itu, 239 pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses KUR. Skemanya terbagi ke dalam KUR super mikro di bawah Rp 10 juta, KUR mikro Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, dan KUR kecil di atas Rp 100 juta dengan total Rp 37,99 miliar.
HKI Didorong Jadi Agunan
Program akad massal ini disebut sebagai bagian dari implementasi kerja sama antara Kementerian Ekraf dan Kementerian UMKM. Pemerintah menempatkan pemanfaatan HKI sebagai agunan sebagai salah satu langkah konkret untuk memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif.
Dalam rangka yang sama, pemerintah juga menyoroti pentingnya percepatan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Harapannya, dukungan pembiayaan bisa melahirkan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
Teuku Riefky menegaskan bahwa Bali termasuk satu dari 15 wilayah prioritas ekonomi kreatif berdasarkan RPJMN. Karena itu, ia menilai kolaborasi hexahelix dibutuhkan agar berbagai tantangan di sektor ini dapat dihadapi bersama.
Realisasi KUR di Bali dan Nasional
Data pemerintah menunjukkan perkembangan pembiayaan KUR sejak 1 Januari sampai 11 Mei 2026 telah mencapai Rp102,8 triliun. Penyaluran itu menjangkau 1,6 juta debitur UMKM, dengan porsi pembiayaan sektor ekonomi produksi sebesar 63,2% menuju 65%.
Dari jumlah tersebut, Rp8,9 triliun atau 8,9% tersalur ke sektor ekonomi kreatif. Di Provinsi Bali sendiri, penyaluran KUR pada 2026 telah mencapai Rp4,1 triliun dan menjangkau 49,8 ribu debitur UMKM.
Penyaluran ke sektor ekonomi kreatif di Bali juga tercatat mencapai Rp597 miliar. Angka ini menunjukkan peran Bali yang cukup besar dalam distribusi pembiayaan untuk usaha kreatif.
Sapa UMKM Diluncurkan
Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurahman meluncurkan aplikasi Sapa UMKM sebagai sistem pelayanan satu pintu bagi UMKM di seluruh Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memberi kemudahan layanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
Maman menyampaikan bahwa sistem tersebut didorong oleh pemerintah daerah dan kepemimpinan nasional untuk menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana. Kehadiran layanan satu pintu diharapkan membantu UMKM mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan usaha mereka.
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, dan Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana. Pemerintah menempatkan momentum ini sebagai penguatan nyata bagi pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, dan perluasan kesempatan tumbuh bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif.