Prasetyo Hadi merespons sorotan publik soal keterlibatan sejumlah kader Partai Gerindra dalam pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan pemerintah tidak menempatkan afiliasi politik sebagai ukuran utama, melainkan kepatuhan setiap SPPG terhadap standar operasional dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Prasetyo, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur MBG berjalan sesuai prosedur, menjaga mutu layanan, dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada penerima manfaat jauh lebih penting daripada latar belakang politik pihak yang mengelola fasilitas tersebut.
Tidak ada instruksi resmi dari partai
Prasetyo juga meluruskan anggapan bahwa keterlibatan kader Gerindra dalam pengelolaan SPPG berasal dari arahan institusi partai. Ia mengatakan tidak pernah ada instruksi resmi dari Partai Gerindra untuk mengarahkan kader terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
“Termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai tentu tidak ada instruksi institusional,” ujar Prasetyo Hadi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, bila ada kader Gerindra yang menjadi pemilik atau pengelola SPPG, langkah itu muncul dari inisiatif pribadi masing-masing, bukan keputusan organisasi partai. Karena itu, keterlibatan tersebut tidak bisa dipahami sebagai kebijakan kelembagaan yang dibuat secara resmi.
Penekanan pada mutu layanan SPPG
Di internal partai, Prasetyo menyebut ada penekanan berulang kepada para kader yang terlibat agar menjaga kualitas layanan. Ia menilai keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kemampuan setiap SPPG menjalankan tugas secara disiplin dan sesuai standar.
Pengelola dapur MBG, kata dia, wajib memastikan makanan tetap bermutu, area kerja bersih, keamanan pangan terjaga, dan tata kelola operasional mengikuti ketentuan. Ia menyebut hal-hal tersebut sebagai unsur dasar yang menentukan apakah program benar-benar memberi manfaat bagi penerima.
“Perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” kata Prasetyo.
Evaluasi tidak melihat latar belakang politik
Prasetyo menegaskan pemerintah akan mengevaluasi SPPG berdasarkan kinerja dan kepatuhan terhadap SOP, bukan berdasarkan identitas politik pengelolanya. Dengan pendekatan itu, setiap fasilitas akan diperlakukan sama selama menjalankan layanan bagi masyarakat.
Ia menilai seluruh pengelola SPPG memikul tanggung jawab yang setara untuk memastikan MBG berjalan efektif, tertib, dan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat, baik individu, organisasi, maupun lembaga, tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat bisa tercapai dengan baik.
