Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai tetap memiliki tujuan yang tepat, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Nasution Hamka, menegaskan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal bisa membuat program ini lebih efektif sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Rahmat mengatakan persoalan utama bukan pada gagasan MBG, melainkan pada cara eksekusinya di lapangan. Ia menilai pola yang terlalu seragam di seluruh Indonesia justru berisiko membuat program tidak efisien dan kurang menyentuh kebutuhan daerah yang berbeda-beda.
Pelaksanaan dinilai lebih penting daripada gagasan
Menurut Rahmat, MBG merupakan program yang bagus untuk membantu mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, manfaat besar dari program itu akan lebih terasa jika pengelola tidak memaksakan satu formula yang sama untuk semua wilayah.
“Program MBG itu sangat bagus dan juga sangat membantu, tinggal hanya bagaimana pelaksanaannya,” ujar Rahmat dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa masalah yang perlu dibenahi ada pada pola penerapan, bukan pada ide dasarnya.
Ekonomi lokal disebut bisa ikut bergerak
Rahmat mendorong agar MBG tidak hanya fokus pada perbaikan gizi anak, tetapi juga memberi ruang bagi ekonomi masyarakat bawah. Ia menyebut pelaksana program dapat melibatkan ekosistem lokal yang sudah hidup di desa-desa.
Ia menilai skema itu bisa dijalankan melalui pengaktifan kantin sekolah, pelibatan ibu PKK, hingga peran karang taruna. Dengan cara itu, program tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi ikut membuka aktivitas ekonomi di tingkat bawah.
Kearifan lokal disebut lebih efisien
Rahmat juga menyoroti perbedaan potensi pangan antardaerah yang selama ini kerap diabaikan. Ia menilai wilayah pesisir, desa, dan pegunungan memiliki sumber bahan pangan yang berbeda sehingga butuh pendekatan yang berbeda pula.
Di wilayah pesisir, pasokan ikan bisa diperoleh lebih mudah. Sementara itu, desa-desa di daerah tertentu memiliki sayur-mayur yang melimpah dan dapat dimanfaatkan langsung untuk mendukung kebutuhan MBG.
Biaya bisa lebih murah jika bahan baku disesuaikan
Rahmat menyebut pemaksaan standar bahan baku yang sama secara nasional dapat membuat biaya pelaksanaan membengkak. Ia menilai daerah yang memiliki sumber daya pangan sendiri seharusnya diberi ruang untuk memanfaatkannya agar program berjalan lebih efisien.
“Kalau yang nelayan mungkin sudah tidak perlu lagi bahan makan ikan segala macamnya dibeli sangat mahal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bahan pangan seperti sayur dari desa juga tidak harus didatangkan dari luar jika tersedia di wilayah setempat.
BGN diminta lebih fleksibel
Sebagai Ketua KADIN Kalteng, Rahmat berharap Badan Gizi Nasional atau BGN memberi kelonggaran lebih besar kepada daerah. Ia menilai daerah lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan pangan yang ada di lapangan.
Menurut dia, pelaksanaan MBG akan lebih kuat jika pusat memberi ruang inovasi kepada daerah. Dengan begitu, program yang dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan, stunting, dan gizi masyarakat tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga berjalan sesuai kebutuhan lokal.
Rahmat menegaskan bahwa kunci keberhasilan MBG ada pada fleksibilitas pelaksanaan. Jika aturan tidak diseragamkan secara kaku, program ini dinilai berpeluang tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi pangan dan kelembagaan lokal di setiap daerah.
[crp]