Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial senilai akumulatif Rp544 miliar di Sulawesi Selatan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan kesiapsiagaan bencana. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, dan mencakup berbagai skema bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan daerah.
Nilai besar itu bukan hanya untuk bantuan tunai, tetapi juga untuk dukungan logistik dan penguatan layanan sosial di lapangan. Paket alokasinya mencakup buffer stock logistik bencana bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, komponen Kampung Siaga Bencana, Taman Makam Sosial, dan Lumbung Sosial di Kota Makassar.
Bantuan yang dicairkan serentak
Selain alokasi untuk kesiapsiagaan bencana, Kemensos juga mencairkan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan untuk periode April, Mei, dan Juni 2026. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI ikut disalurkan melalui Sentra Wirajaya Makassar, Sentra Gau Mabaji Gowa, dan Sentra Pangurangi Takalar.
Pola penyaluran ini menunjukkan bahwa bantuan tidak berdiri sendiri. Pemerintah menggabungkan bantuan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi agar dampaknya lebih luas bagi masyarakat penerima.
Dikawal Komisi VIII DPR RI
Penyaluran dana stimulan tersebut turut dikawal melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Erwin Aksa sebagai ketua rombongan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.
Erwin menyebut kunjungan spesifik itu bertujuan memastikan fungsi pengawasan DPR RI berjalan optimal. Ia menekankan bahwa pemantauan dilakukan pada seluruh klaster bantuan sosial, mulai dari logistik kebencanaan hingga program pemberdayaan ekonomi, agar benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sulawesi Selatan.
Fokus pada data dan respons layanan
Dalam momentum itu, Erwin juga mendorong evaluasi ketat terhadap jalannya program jaminan sosial. Salah satu perhatian utamanya adalah percepatan pemutakhiran data kemiskinan dan optimalisasi sentra rehabilitasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Dorongan ini penting karena efektivitas bansos sangat bergantung pada akurasi data dan kecepatan layanan. Tanpa dua hal itu, bantuan berisiko tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara optimal.
Dukungan daerah untuk penguatan koordinasi
Pemerintah daerah menyambut positif penyaluran bantuan dan pengawasan yang dilakukan bersamaan itu. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat dan menyebut koordinasi lapangan akan dijaga agar pemanfaatan bantuan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Ia menegaskan komitmen daerah untuk memastikan program seperti PKH, Sembako, dan ATENSI berjalan prima di lapangan. Dukungan ini menjadi penting karena penyaluran bantuan berskala besar memerlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sentra layanan sosial.
Agenda tersebut juga dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, yakni Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Atalia Praratya, Wardatul Asriah, dan Dini Rahmania. Kehadiran jajaran pejabat Kementerian Sosial memperlihatkan bahwa penyaluran Rp544 miliar ini ditempatkan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan.