Muhammad Qodari memaparkan serangkaian kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disebut mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan itu mencakup pupuk subsidi, bantuan alsintan, hingga penyesuaian harga gabah agar pendapatan petani tetap terjaga.
Qodari menilai keberpihakan pemerintah terlihat dari langkah yang langsung menyentuh kebutuhan produksi di lapangan. Ia menyebut rangkaian kebijakan tersebut bukan hanya membantu petani menekan biaya usaha tani, tetapi juga memperbaiki posisi tawar mereka dalam rantai pasok pangan.
Pupuk subsidi dibuat lebih mudah diakses
Salah satu kebijakan yang disorot adalah penambahan kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton. Jumlah itu disebut hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya dan ditujukan agar kebutuhan petani lebih terjamin.
Pemerintah juga memangkas jalur distribusi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam skema baru ini, pupuk disalurkan langsung dari PT Pupuk Indonesia ke gabungan kelompok tani atau koperasi sebelum diteruskan kepada petani.
Qodari menyebut sistem itu dibuat lebih sederhana agar penebusan pupuk tidak berbelit. Petani kini cukup membawa KTP, sementara distribusinya dipantau lewat sistem digital agar data penerima lebih transparan dan tepat sasaran.
Harga pupuk turun dan distribusi diperluas
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sekitar 20% sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.
Selain untuk sektor tanaman pangan, pemerintah kembali mengalokasikan 295.000 ton pupuk subsidi bagi sektor perikanan. Program itu sebelumnya sempat dihentikan selama empat tahun, sehingga alokasi baru ini dinilai memberi ruang dukungan yang lebih luas bagi pelaku usaha di bidang pangan.
Alsintan dan kredit murah dorong modernisasi
Di sektor produksi, pemerintah mempercepat modernisasi pertanian lewat bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan itu mencakup traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, serta drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp 4,19 triliun. Bantuan tersebut disalurkan kepada petani untuk mendukung efisiensi kerja dan meningkatkan produktivitas lahan.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan skema kredit alsintan berbunga rendah melalui bank pemerintah dan bank pembangunan daerah. Skema ini ditujukan agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern tanpa harus menanggung beban pembiayaan yang berat di awal.
Harga gabah dijaga tetap menguntungkan
Qodari juga menyoroti kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah yang diserap Bulog dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan ini disebut penting untuk menjaga agar harga gabah tetap menguntungkan bagi petani.
Dengan skema tersebut, serapan gabah Bulog ikut membantu menjaga harga di tingkat petani. Qodari menegaskan bahwa kebijakan itu membuat harga gabah minimal tetap berada di Rp 6.500 per kilogram.
Produksi dan kesejahteraan petani ikut membaik
Sejumlah kebijakan itu disebut mulai terlihat hasilnya dari sisi produksi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton.
Angka itu sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO sebesar 35,6 juta ton serta data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA sebesar 34,6 juta ton. Qodari juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia telah resmi swasembada beras per 31 Desember 2025 dan tidak melakukan impor beras sepanjang 2025.
Dari sisi kesejahteraan, data BPS menunjukkan nilai tukar petani pada Mei 2026 mencapai 127,73. Qodari menyebut angka itu sebagai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir dan menjadi sinyal bahwa kebijakan pemerintah mulai memberi dampak pada kondisi ekonomi petani.
