Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menuai sorotan setelah muncul dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah evaluasi itu, pemerintah juga mulai melakukan refocusing dengan memusatkan sasaran pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof Sri Raharjo, menilai pembenahan tata kelola harus disertai penetapan sasaran penerima manfaat yang lebih tepat. Ia menegaskan bahwa MBG memiliki tujuan utama untuk meningkatkan status gizi masyarakat, bukan diperlakukan sama dengan program percepatan penurunan stunting.
MBG dan Stunting Perlu Dibedakan
Sri menilai terdapat kekeliruan persepsi ketika MBG dianggap sebagai jawaban langsung untuk mengatasi stunting. Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah memiliki pengalaman panjang menjalankan program penurunan stunting yang melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah.
Pengalaman itu, kata Sri, semestinya menjadi acuan dalam merancang MBG agar program berjalan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi program distribusi makanan, tetapi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan perbaikan status gizi.
Ia mengatakan penerima manfaat ideal adalah kelompok yang status gizinya kurang atau berada di wilayah marginal. Karena itu, fokus program seharusnya tidak semata pada jumlah penerima, melainkan pada siapa yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Sorotan pada Target Besar dan Kesiapan Lapangan
Sri menilai pemerintah sejak awal terlalu menekankan target sekitar 82 juta penerima manfaat. Menurut dia, dorongan mengejar angka besar membuat aspek pendukung belum siap sepenuhnya.
Aspek yang dimaksud mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem keamanan pangan. Kondisi itu, menurut Sri, ikut terlihat dari sejumlah kasus keracunan makanan pada fase awal pelaksanaan program.
Ia menilai program sebesar MBG membutuhkan kesiapan operasional yang matang sebelum dijalankan secara luas. Tanpa kesiapan tersebut, manfaat program berisiko tidak sebanding dengan besarnya skala pelaksanaan.
Anggaran Besar dan Tata Kelola yang Rumit
Sri juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan melalui pembentukan BGN. Ia menilai pendekatan lintas sektor seperti yang dipakai dalam program penurunan stunting lebih sistematis dibanding membangun lembaga baru dengan kebutuhan dana besar.
Menurut dia, struktur pelaksana MBG yang melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, yayasan, dan mitra pelaksana menciptakan rantai birokrasi yang panjang. Kondisi itu membuat pengawasan harus dilakukan lebih ketat agar penyaluran anggaran tidak menyimpang.
Ia menilai dugaan korupsi tidak selalu muncul karena perilaku individu semata. Desain program yang terlalu berlapis juga dapat membuka peluang penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
Usulan Mekanisme yang Lebih Sederhana
Untuk memperkecil risiko itu, Sri mengusulkan mekanisme yang lebih sederhana dalam pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang disebutkan adalah memanfaatkan kantin atau dapur sekolah yang sudah tersedia.
Dengan cara itu, pengelolaan anggaran dinilai bisa lebih efisien dan lebih mudah diawasi. Selain itu, rantai pelaksana juga dapat dipangkas sehingga pengawasan tidak terlalu terbagi ke banyak pihak.
Sri menekankan bahwa keberhasilan MBG perlu diukur dengan dasar yang jelas. Karena itu, ia mendorong adanya pengukuran kondisi gizi penerima manfaat sebelum program berjalan sebagai baseline.
Data awal tersebut penting agar peningkatan status gizi bisa dibandingkan secara objektif setelah program berjalan. Dengan ukuran seperti itu, keberhasilan MBG tidak hanya dinilai dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap kondisi gizi masyarakat.