Kemendagri memperkuat kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui Persidangan Ke-22 KK/JKK Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau-Johor/Melaka yang digelar di Batam. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah kedua negara untuk membahas agenda sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan secara lebih terarah.
Pertemuan yang berlangsung pada 22-25 Juni 2026 itu juga diarahkan untuk mempercepat tindak lanjut dari hasil Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama Sosek Malindo di Bandung. Dari forum ini, pemerintah ingin memastikan setiap pembahasan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi berujung pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat perbatasan.
Dorongan untuk hasil yang lebih konkret
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran, M.T., menegaskan bahwa persidangan harus menghasilkan langkah nyata. Ia menyampaikan bahwa hasil forum perlu memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus memberi manfaat yang bisa dirasakan warga di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Penekanan itu sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Pemerintah ingin kerja sama lintas batas tidak hanya berjalan pada level diplomasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial dan ekonomi di lapangan.
Bridge System untuk pengelolaan berbasis data
Pada kesempatan yang sama, Ditjen Bina Adwil memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System atau Bridge System. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data, rencana aksi, dan tindak lanjut hasil kesepakatan Sosek Malindo dari tingkat daerah hingga nasional.
Amran menyebut sistem tersebut diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pemantauan yang lebih berkelanjutan, hasil persidangan dapat dievaluasi lebih efektif dan diterjemahkan menjadi program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat perbatasan.
Fokus pada jalur laut RoRo Batam-Johor
Selain tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor. Rute ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan menggerakkan aktivitas ekonomi di kedua wilayah.
Meski infrastruktur pendukung di Batam dan Johor disebut sudah memadai, realisasi jalur tersebut masih membutuhkan penyelarasan regulasi, standar operasional, dan koordinasi lintas kementerian di kedua negara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan itu terus maju melalui forum bilateral maupun trilateral.
Kehadiran jalur RoRo Batam-Johor dinilai akan memperkuat hubungan antardaerah perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan Indonesia-Malaysia. Pembahasan dalam forum Sosek Malindo pun diarahkan untuk menjaga agar agenda konektivitas dan pembangunan perbatasan tetap berjalan dalam kerangka kerja sama yang terukur dan berkelanjutan.
