Percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada satu level pemerintahan. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota disebut harus bergerak seiring agar proyek strategis tidak tertunda dan manfaatnya segera dirasakan warga.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menegaskan bahwa Jawa Barat membutuhkan pola pembangunan yang lebih terintegrasi. Ia menyebut provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu memerlukan konektivitas yang lebih kuat, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, dan kesiapsiagaan yang lebih baik terhadap bencana hidrometeorologi.
Sinergi jadi syarat utama
Sudjatmiko mengatakan pembangunan di Jawa Barat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai keterlibatan semua pihak menjadi faktor penentu agar proyek berjalan tepat waktu dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7).
Pembebasan lahan masih menjadi hambatan
Salah satu kendala yang kerap muncul adalah lambannya pembebasan lahan. Menurut Sudjatmiko, pemerintah pusat sudah menyiapkan program dan dukungan anggaran melalui kementerian teknis, tetapi pengerjaan di daerah sering tertahan karena urusan lahan belum tuntas.
Kondisi itu berisiko membuat pembangunan molor dan mengganggu penyerapan anggaran negara. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih siap sejak awal sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan.
Ia mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap, namun masih memerlukan percepatan pembebasan lahan agar konstruksi bisa segera dimulai. Contoh itu, menurutnya, menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Jawa Barat.
Penanganan banjir perlu pendekatan menyeluruh
Selain jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga menaruh perhatian pada persoalan banjir yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat. Sudjatmiko menilai masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur fisik.
Ia menyebut penanganan banjir harus mencakup infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian yang layak bagi warga di kawasan rawan banjir. “Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik,” kata Sudjatmiko.
Kesiapan daerah menentukan peluang dukungan pusat
Sudjatmiko juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat menyiapkan usulan program yang memenuhi readiness criteria. Dengan dokumen perencanaan yang matang, daerah dinilai lebih besar peluangnya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Dorongan ini penting karena kesiapan administrasi dan teknis sering menjadi penentu apakah suatu proyek bisa segera masuk daftar prioritas atau harus menunggu lebih lama. Dalam konteks percepatan pembangunan, kesiapan daerah disebut sama pentingnya dengan ketersediaan anggaran.
Komisi V akan terus mengawal
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat lewat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa proyek strategis harus dieksekusi secara efektif, transparan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kualitas hidup warga. Di Jawa Barat, kebutuhan itu semakin mendesak karena beban penduduk yang besar, tantangan banjir yang berulang, dan kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang.
