Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kemungkinan keterkaitan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Pendalaman ini berjalan di jalur penindakan, meski proses analisis laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Raja Juli telah dinyatakan selesai.
Fokus penyidik terletak pada aliran uang yang diduga dikumpulkan Suhardiman dari sejumlah pihak sebelum diberikan kepada menteri. KPK ingin mengurai maksud pemberian, pihak yang berinisiatif, hingga motif di balik dugaan aliran dana tersebut.
Analisis Gratifikasi Ditutup, Penyidikan Berlanjut
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan laporan gratifikasi Raja Juli oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik sudah case closed. Namun, penyelesaian proses administrasi tersebut tidak menghentikan penyidik untuk menelusuri perkara pidana yang sedang berjalan.
"Ya, jadi di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan oleh pak Menhut ini sudah case closed. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Budi, penyidik perlu meneliti seluruh rangkaian peristiwa dalam konstruksi perkara. Penelusuran itu mencakup tujuan uang, asal inisiatif pemberian, serta hubungan dugaan pemberian tersebut dengan kewenangan yang dimiliki pihak-pihak terkait.
KPK tidak membuka kepada publik hasil rinci verifikasi laporan gratifikasi itu. Hasil analisis disampaikan kepada Raja Juli sebagai pelapor, sementara pemeriksaan unsur pidananya tetap menjadi ranah penyidikan.
Budi menyebut proses verifikasi dan analisis dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua minggu, lebih cepat dari batas 30 hari kerja. Mekanisme penanganannya mengacu pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Ketentuan yang Menjadi Dasar Telaah KPK
Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 mengatur sejumlah kondisi yang membuat laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti. Salah satunya adalah apabila gratifikasi diduga berkaitan dengan tindak pidana atau perkara tersebut sedang ditangani aparat penegak hukum.
| Kondisi dalam Pasal 14 | Konsekuensi Laporan |
|---|---|
| Objek berupa barang mudah rusak, tidak dapat dijual, atau tidak dapat digunakan | Tidak ditindaklanjuti |
| Laporan tidak benar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Tidak ditindaklanjuti |
| Perkara sedang dalam penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan | Tidak ditindaklanjuti |
| Patut diduga terkait tindak pidana | Tidak ditindaklanjuti |
Budi mengatakan ketentuan mengenai dugaan tindak pidana korupsi menjadi salah satu dasar yang digunakan tim gratifikasi dalam melakukan analisis. Meski demikian, ia menegaskan rincian hasil telaah tidak dapat dipublikasikan karena kewenangan KPK adalah menyampaikannya kepada pelapor.
Klaim Amplop Sudah Dikembalikan
Raja Juli sebelumnya menyatakan telah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Suhardiman setelah audiensi di kantor Kementerian Kehutanan. Ia menyebut pengembalian dilakukan sekitar 17 hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuansing tersebut.
Menurut keterangan tertulis Raja Juli, audiensi pada Selasa (2/6) berlangsung resmi dan terbuka setelah ada surat permohonan dari pemerintah daerah. Pertemuan itu disebut dipublikasikan melalui media sosial serta dilengkapi daftar hadir dan notulensi yang dapat diserahkan kepada KPK bila diperlukan.
Raja Juli mengaku baru mengetahui adanya amplop tertutup yang ditinggalkan setelah Suhardiman pergi. "Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut," katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/7).
Ia menyatakan telah meminta ajudannya mengembalikan amplop tersebut kepada pemberi. Keterangan itu menjadi salah satu konteks yang kini didalami penyidik, bersamaan dengan dugaan aliran uang dalam perkara Suhardiman.
Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
KPK telah menetapkan Suhardiman, Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dalam dugaan suap jabatan. Suhardiman juga diproses atas dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas.
| Nama | Posisi | Status Perkara |
|---|---|---|
| Suhardiman Amby | Bupati Kuantan Singingi | Tersangka penerima dugaan suap jabatan dan penerimaan lain |
| Zulkarnain | Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing | Tersangka pihak pemberi |
| Ardiles | Direktur PT Mitra Ideal Consultant | Tersangka pihak pemberi |
Para tersangka ditahan selama 20 hari hingga 20 Juli 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Suhardiman disangkakan dengan ketentuan dalam UU Tipikor, sedangkan Zulkarnain dan Ardiles disangkakan dengan pasal dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
