PDI Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional membuka data mengenai kader partai yang diduga ikut terlibat dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis. Permintaan itu diajukan agar partai dapat memastikan program yang ditujukan bagi rakyat tidak menjadi ruang pencarian keuntungan pribadi.
Namun, surat resmi yang dikirimkan DPP PDI Perjuangan kepada BGN belum memperoleh jawaban. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya masih menunggu respons atas permohonan tersebut.
Permintaan Berawal dari Pernyataan BGN
Langkah PDIP berawal dari pernyataan petinggi BGN yang disebut menyampaikan bahwa hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG. PDI Perjuangan kemudian meminta data agar dapat menelusuri apakah ada kadernya yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
Hasto menyampaikan penjelasan itu kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026). Menurut dia, surat tersebut dikirim setelah Wakil Kepala BGN saat itu menyebut keterlibatan hampir semua partai politik dalam proses pengadaan melalui SPPG.
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban,” kata Hasto. Ia menegaskan, permintaan informasi itu diperlukan untuk menindaklanjuti pernyataan yang datang dari otoritas Badan Gizi Nasional.
PDIP Siapkan Koreksi Internal
Hasto mengatakan partai perlu mengambil langkah koreksi apabila terdapat kader yang benar-benar terlibat. Data dari BGN dipandang penting agar penertiban internal dapat dilakukan berdasarkan informasi yang jelas.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya. PDIP tidak menyebutkan nama kader maupun rincian dugaan keterlibatan yang sedang dimintakan datanya kepada BGN.
Menurut Hasto, partai telah memiliki kebijakan yang melarang anggota dan kader terlibat dalam pencarian keuntungan dari program pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Larangan itu, kata dia, juga berlaku terkait program Makan Bergizi Gratis.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” ujar Hasto. Pernyataan itu menempatkan permintaan data kepada BGN sebagai bagian dari kebutuhan pengawasan internal partai.
Surat Kedua Jika Tidak Ada Respons
Hingga pernyataan Hasto disampaikan, BGN belum menjawab surat dari PDIP. Partai menyatakan akan mengirimkan surat kedua apabila permintaan data tersebut tetap tidak memperoleh balasan.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkas Hasto. PDIP menunggu informasi dari BGN untuk menentukan langkah koreksi dan penertiban terhadap kadernya, jika memang terdapat keterlibatan dalam pengadaan program tersebut.
