Presiden Prabowo Subianto menempatkan rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja, dan kemiskinan ekstrem sebagai persoalan yang harus segera ditangani pemerintah. Ia mengingatkan kemampuan negara menyelesaikan masalah tersebut dapat terganggu apabila kebocoran ekonomi terus membuat kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.
Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Juli 2026. Forum pertengahan tahun tersebut menjadi ruang evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih menjelang pidato kenegaraan Presiden dalam peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Prabowo menyatakan pemerintah memahami kondisi yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah bidang mendasar. Menurutnya, persoalan itu bukan hal yang dapat diabaikan karena menyangkut kesejahteraan rakyat dan arah pembangunan nasional.
“Kita paham, seluruh bangsa paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham ini semua masalah kita paham,” kata Prabowo dalam taklimat sidang kabinet tersebut.
Isu gaji guru menjadi salah satu penekanan Presiden dalam pemaparan itu. Prabowo juga menghubungkan keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan ekstrem dengan pekerjaan besar yang perlu diselesaikan pemerintah.
Kebocoran Kekayaan Jadi Persoalan Mendasar
Menurut Prabowo, salah satu hambatan mendasar berasal dari distorsi dalam perekonomian nasional. Distorsi tersebut, katanya, memungkinkan kekayaan Indonesia keluar dalam jumlah besar melalui praktik-praktik yang merugikan negara.
Ia menilai kondisi itu membuat bangsa tidak memperoleh manfaat yang semestinya dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Karena itu, pembenahan ekonomi dipandang berkaitan langsung dengan kapasitas pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun,” ujar Prabowo.
Dalam pandangan Presiden, kebocoran ekonomi tidak boleh dibiarkan menjadi masalah berkepanjangan. Jika kekayaan nasional terus mengalir keluar, ruang pemerintah untuk membiayai penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi akan semakin tertekan.
| Fokus Persoalan | Kondisi yang Disorot Prabowo | Arah Penanganan |
|---|---|---|
| Gaji guru | Masih dinilai kurang | Masuk persoalan yang harus diselesaikan pemerintah |
| Lapangan kerja | Masih kurang | Menjadi bagian dari tantangan kesejahteraan |
| Kemiskinan ekstrem | Masih ada di masyarakat | Perlu ditangani melalui mandat pemerintah |
| Kebocoran ekonomi | Kekayaan disebut mengalir keluar secara signifikan | Tidak boleh terus berlanjut |
Prabowo menekankan bahwa mandat rakyat kepada pemerintah bukan sekadar untuk mengelola rutinitas pemerintahan. Mandat tersebut, menurutnya, diberikan agar pemerintah menghadapi persoalan yang telah lama membebani masyarakat dan menemukan jalan keluarnya.
Ia juga menyebut baru melihat besarnya skala persoalan yang dihadapi Indonesia setelah memimpin pemerintahan. Penilaian itu disampaikan dalam konteks perlunya kerja pemerintah yang lebih fokus untuk menutup celah kerugian negara dan memperbaiki kondisi ekonomi.
“Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah,” kata Prabowo.
Evaluasi Kabinet dan Capaian Pemerintah
Di tengah penekanan terhadap berbagai tantangan tersebut, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis dalam sekitar 18 bulan pertama masa pemerintahannya. Capaian itu disebutnya sebagai modal untuk melanjutkan perbaikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut laporan www.viva.co.id, sidang kabinet juga membahas capaian dan tantangan pemerintah di bidang ekonomi, pangan, serta kesejahteraan masyarakat. Penanganan kebocoran ekonomi menjadi salah satu isu yang dipandang penting karena berkaitan dengan kemampuan negara memaksimalkan manfaat kekayaan nasional bagi rakyat.
