Tekanan di laut sekitar Taiwan meningkat tajam setelah puluhan kapal pemerintah China terdeteksi beroperasi di kawasan itu sepanjang Juni 2026. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Beijing sedang menguji kemampuan untuk mengganggu jalur pasokan strategis pulau tersebut dari arah Pasifik.
Kekhawatiran utama Taipei bukan hanya jumlah kapal, melainkan pola operasinya di perairan yang penting bagi pelayaran dan hubungan Taiwan dengan para sekutunya. Seorang pejabat senior Penjaga Pantai Taiwan menilai situasi dapat berkembang menjadi blokade atau kondisi yang sudah menyerupai “perang semu”.
Jumlah Kapal Naik Tajam
Data Penjaga Pantai Taiwan mencatat 55 kapal pemerintah China, termasuk kapal penjaga pantai dan kapal riset, berada di sekitar pulau itu pada Juni. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 30 kapal pada Mei serta 25 kapal pada periode yang sama tahun sebelumnya.
| Periode | Jumlah Kapal Pemerintah China | Perbandingan |
|---|---|---|
| Juni 2026 | 55 kapal | Naik 83% dari Mei |
| Mei 2026 | 30 kapal | – |
| Periode sama tahun sebelumnya | 25 kapal | Naik 120% secara tahunan |
Otoritas Taiwan menegaskan hitungan itu belum mencakup aktivitas kapal China di sekitar pulau-pulau yang dikuasai Taiwan dekat pesisir China. Dengan demikian, tekanan maritim yang dihadapi Taipei dapat lebih luas daripada angka yang tercatat di sekitar pulau utama.
Menurut laporan www.cnbcindonesia.com yang mengutip Reuters, pihak berwenang Taiwan telah menyiapkan respons untuk kemungkinan eskalasi. Seorang pejabat senior Penjaga Pantai Taiwan mengatakan, “Jika situasinya meningkat menjadi blokade, atau yang sudah setara dengan perang semu, kami memiliki rencana untuk bekerja sama dengan angkatan laut untuk bersama-sama melindungi jalur laut vital Taiwan.”
Pejabat tersebut menyatakan persiapan tidak hanya dilakukan melalui latihan simulasi, tetapi juga lewat latihan langsung. Langkah itu menunjukkan Taipei melihat perlindungan jalur laut sebagai bagian penting dalam menghadapi kemungkinan perubahan situasi di Pasifik.
Penjaga Pantai Menjadi Instrumen Tekanan
Taipei menilai Penjaga Pantai China kini semakin dominan dalam pola tekanan terhadap Taiwan. Penggunaan kapal sipil berseragam dinilai memberi Beijing ruang untuk memperkuat klaim teritorial tanpa langsung menampilkan kekuatan angkatan laut secara terbuka.
Pemerintah Taiwan menyebut pendekatan tersebut sebagai lawfare atau “perang hukum”. Strateginya dipandang sebagai upaya menciptakan dasar hukum atas kehadiran dan aktivitas China di perairan sekitar Taiwan.
Seorang pejabat senior Penjaga Pantai Taiwan mengatakan sebagian kapal China yang digunakan saat ini sebelumnya merupakan kapal perusak angkatan laut. Kapal-kapal itu disebut telah dimodifikasi, dicat ulang, lalu dialihkan ke dinas penjaga pantai.
Menurut pejabat itu, kapal tersebut memiliki ukuran lebih besar, ketahanan lebih tinggi, dan kemampuan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan armada penjaga pantai Taiwan. Ketimpangan kapasitas itu menambah beban bagi kapal Taiwan yang harus memantau aktivitas di laut secara berkelanjutan.
Kapal penjaga pantai China juga dilaporkan kerap beroperasi berpasangan di luar zona ekonomi eksklusif Taiwan, di Samudra Pasifik. “Ini memberikan tekanan besar pada kapasitas kapal penjaga pantai Taiwan,” kata pejabat tersebut.
Tekanan Menyasar Kapal Dagang
Aktivitas Beijing tidak berhenti pada kehadiran kapal di sekitar perairan Taiwan. Pejabat senior Taiwan lainnya mengatakan kapal penjaga pantai China mulai menyiarkan permintaan informasi kepada kapal dagang mengenai aktivitas keluar-masuk pelabuhan.
Hingga saat ini belum ada kapal komersial yang dilaporkan mengubah rute akibat tekanan tersebut. Namun, pola komunikasi itu dipandang Taipei sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruh China terhadap lalu lintas pelayaran di kawasan.
Sebagai respons, Taiwan mengirim siaran radio balasan kepada kapal-kapal dagang agar tetap menggunakan jalur normal. Kapal dagang juga diminta mengabaikan instruksi yang disampaikan oleh otoritas China.
Pejabat Taiwan itu menyebut aktivitas Beijing sebagai bentuk “ekspansi” yang bertujuan mengubah status quo kawasan. “Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi sekarang, sehingga mereka mencoba menciptakan sesuatu dari ketiadaan,” ujarnya.
China hingga kini belum memberikan tanggapan melalui Kementerian Pertahanan maupun Kantor Urusan Taiwan atas perkembangan tersebut. Beijing tetap menyatakan Taiwan adalah bagian dari China, sedangkan Taipei menolak klaim itu dan menegaskan masa depan pulau tersebut hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan.
Lonjakan aktivitas kapal pemerintah China membuat ancaman blokade Taiwan menjadi perhatian yang semakin nyata bagi otoritas di Taipei. Jalur laut di Pasifik kini bukan sekadar ruang patroli, melainkan titik strategis yang dapat menentukan kelancaran pasokan dan hubungan Taiwan dengan kawasan sekitarnya.