Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) membentuk satuan tugas khusus (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai respons atas komitmen daerah dalam memastikan implementasi program yang menjadi amanat Presiden Republik Indonesia berjalan optimal dan berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan membangun generasi Indonesia yang sehat dan cerdas dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, balita, dan ibu hamil. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga secara langsung meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Menurut Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, MBG bukan hanya soal memberikan asupan gizi, melainkan juga sebagai bagian dari upaya bersama membawa berkah dan keberkahan bagi masyarakat.
“Ini adalah amanat besar Presiden untuk membangun generasi masa depan yang unggul. Program ini mengurangi beban keluarga sekaligus mendukung kesehatan anak-anak kita. Memberi makan adalah amalan utama yang selalu diajarkan dalam agama dan budaya bangsa kita,” kata Anwar Hafid saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Kamis, 25 September di Kota Palu.
Pembentukan Satgas Pengawasan MBG di Sulawesi Tengah
Gubernur Anwar menegaskan bahwa Pemprov bersama seluruh kabupaten dan kota akan mengawal program MBG secara ketat melalui pembentukan satgas pengawasan yang akan beroperasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Satgas ini bertugas memastikan proses distribusi dan kualitas makanan bergizi berjalan sesuai standar, serta mencegah terjadinya kendala maupun risiko kesehatan seperti yang sempat terjadi di Banggai Kepulauan beberapa waktu lalu.
“Kita tidak boleh pasrah atau beralasan jika tidak ada anggaran daerah. Program pusat yang datang ke daerah harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Pengawasan aktif menjadi kunci agar tidak ada kejadian keracunan makanan yang merugikan anak-anak kita,” ujar Anwar.
Peran Badan Gizi Nasional dan Dampak Ekonomi Lokal
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari strategi besar menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Program ini tidak hanya menyasar penyediaan makanan sehat, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan lokal melalui Nusantara Center Pangan Gizi (NCPG).
“Satu NCPG dapat menyediakan makanan untuk ribuan anak dalam sehari sekaligus menyerap produk dari petani dan pemasok lokal seperti beras, telur, dan buah-buahan. Ini mendongkrak perekonomian daerah sekaligus menjaga ketersediaan pangan bergizi,” ungkap Dadan.
Mengenai insiden keracunan di Banggai Kepulauan, Dadan menegaskan kejadian tersebut merupakan dampak pergantian pemasok makanan. Sebagai tindakan pencegahan, operasional sempat dihentikan sementara untuk melakukan perbaikan dan memastikan ketatnya standar kualitas. Dengan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, risiko serupa dapat diantisipasi sedini mungkin.
Instruksi Tegas untuk Pengawasan Berjenjang
Pada penutupan pertemuan, Gubernur Anwar memberikan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah, dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa, bertanggung jawab secara langsung dalam pengawasan MBG. Ia menekankan bahwa program ini adalah tugas mulia sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau sampai ada kasus keracunan makanan, itu bukan hanya kegagalan satu pihak, tapi kegagalan kita semua. Pengawasan yang ketat dan kesadaran penuh dari semua unsur pemerintah daerah mutlak diperlukan,” tegas Anwar.
Sebagai rangkaian dari langkah strategis ini, diharapkan keberadaan satgas pengawasan MBG di Sulawesi Tengah mampu menjamin tersedianya pangan bergizi yang aman dan berkualitas bagi seluruh anak dan ibu hamil, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan produk pangan daerah. Program ini diharapkan menjadi model sukses yang dapat diterapkan secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan dan generasi masa depan yang lebih sehat.
