Tulsi Gabbard resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat di pemerintahan Donald Trump. Keputusan itu disebut dipengaruhi alasan keluarga setelah suaminya, Abraham Williams, didiagnosis menderita kanker tulang langka, tetapi perbedaan pandangan dengan Trump soal Iran juga ikut menyorot kepergiannya.
Gabbard menyampaikan langsung niat mundur itu kepada Trump dalam pertemuan di Ruang Oval. Dalam surat pengunduran diri yang diunggah di platform X, ia berterima kasih kepada Trump atas kepercayaan yang diberikan selama memimpin kantor Direktur Intelijen Nasional selama satu setengah tahun terakhir.
Alasan keluarga jadi alasan utama yang disampaikan ke publik
Gabbard menegaskan bahwa kondisi kesehatan suaminya membuatnya sulit tetap menjalankan pekerjaan yang menuntut perhatian penuh. Ia menyebut tidak mungkin meminta suaminya menghadapi perjuangan itu sendirian sementara dirinya terus menjalankan tugas negara yang menyita waktu.
Fox News Digital sebelumnya melaporkan, pengunduran diri Gabbard akan efektif mulai 30 Juni 2026. Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, juga menyebut keputusan itu berkaitan dengan kondisi kesehatan suaminya.
Meski begitu, seorang sumber yang mengetahui situasi internal pemerintahan mengatakan Gabbard sebenarnya dipaksa keluar dari jabatannya. Gedung Putih tidak memberikan tanggapan resmi atas klaim tersebut.
Trump tunjuk pengganti sementara
Trump kemudian mengumumkan lewat Truth Social bahwa Aaron Lukas akan menjabat sebagai direktur sementara. Lukas merupakan Wakil Direktur Utama Intelijen Nasional dan pernah menjadi perwira serta analis CIA.
Trump memuji kinerja Gabbard selama menjabat. Ia juga mengatakan keputusan Gabbard untuk mendampingi suaminya adalah langkah yang tepat di tengah perjuangan melawan penyakit serius.
“Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat,” kata Trump, sembari menyinggung bahwa Gabbard ingin berada di sisi suaminya saat keluarga itu menghadapi masa sulit.
Perbedaan pandangan soal Iran ikut mencuat
Di balik alasan keluarga, hubungan Gabbard dan Trump disebut sempat renggang karena kebijakan terhadap Iran. Pada Maret, Trump menyebut Gabbard memiliki pendekatan yang “lebih lunak” dalam menghadapi ambisi nuklir Teheran.
Ketegangan itu makin terlihat ketika Trump pada Juni menyatakan Gabbard keliru saat menilai tidak ada bukti Iran sedang membangun senjata nuklir. Sejumlah sumber internal juga menyebut Gabbard tidak dilibatkan dalam beberapa pembahasan penting terkait kebijakan luar negeri.
Ia dilaporkan absen dalam musyawarah antara Trump dan para penasihat keamanan nasional mengenai operasi militer AS yang menggulingkan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, perang Iran, dan Kuba.
Riwayat panjang dan sorotan politik
Saat pertama kali ditunjuk memimpin Kantor Direktur Intelijen Nasional, Gabbard dipandang tidak memiliki pengalaman intelijen yang mendalam. Sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan Trump, ia dikenal sebagai mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat lalu beralih mendukung Trump pada Pemilu Presiden 2024 dan bergabung dengan Partai Republik.
Kantor Direktur Intelijen Nasional dibentuk setelah serangan Al Qaeda pada 11 September 2001 untuk mengawasi 18 badan intelijen AS. Di posisi ini, Gabbard juga membawa latar belakang militer yang cukup kuat.
Sebagai anggota Garda Nasional Hawaii, ia pernah bertugas di Irak pada 2004 hingga 2005. Setelah itu, ia menjadi perwira di Cadangan Angkatan Darat AS dan mencapai pangkat letnan kolonel.
Selama karier politiknya, Gabbard kerap menuai kontroversi bipartisan. Ia mendapat kritik atas sejumlah pernyataan yang dinilai sejalan dengan narasi Rusia terkait invasi Ukraina pada 2022, serta pertemuannya dengan mantan Presiden Suriah Bashar Assad di Damaskus pada 2017.
Langkah-langkah yang memicu ketegangan internal
Di dalam pemerintahan, Gabbard juga disebut menjalankan sejumlah kebijakan yang memicu ketegangan. Salah satunya adalah pembentukan Kelompok Inisiatif Direktur yang berupaya mendeklasifikasi dokumen terkait kematian mantan Presiden John F Kennedy, menyelidiki keamanan mesin pemilu, dan menelusuri asal-usul Covid-19.
Ia juga mencabut izin keamanan 37 pejabat AS aktif dan mantan pejabat AS pada Agustus lalu, setelah mereka dituduh mengungkap identitas petugas intelijen yang bertugas secara rahasia di luar negeri. Gabbard bahkan turut menyetujui pencabutan izin keamanan sejumlah mantan pejabat intelijen, termasuk mantan Direktur CIA John Brennan.
Partai Demokrat kemudian menuding Gabbard menggunakan posisinya untuk mendukung agenda politik Trump, termasuk upaya membuktikan klaim yang telah dibantah mengenai dugaan kecurangan pada Pemilu Presiden AS 2020. Dalam situasi seperti itu, kepergian Gabbard dari jabatan tertinggi intelijen AS menandai akhir dari masa jabatan yang sejak awal sudah dibayangi tekanan politik, perbedaan arah kebijakan, dan sorotan tajam dari berbagai pihak.