Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong deregulasi besar-besaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk membuka ruang investasi di industri olahraga. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan sektor olahraga dengan memangkas hambatan birokrasi yang dinilai tidak efisien.
Erick menyebut Kemenpora kini sudah memangkas aturan dari 191 regulasi menjadi hanya empat regulasi utama. Jumlah pasal juga berkurang dari sekitar 1.500 menjadi 600 pasal setelah proses deregulasi yang berlangsung hampir tiga bulan dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum.
Aturan yang dinilai menghambat investasi
Salah satu kebijakan yang dicabut adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024. Aturan itu sebelumnya mewajibkan penyelenggara ajang maraton mengantongi izin dari Kemenpora.
Aturan tersebut juga mengatur kewajiban sponsor maraton untuk menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kementerian. Erick menilai ketentuan seperti itu justru menahan pertumbuhan event olahraga yang berpotensi menggerakkan ekonomi daerah.
“Dulu semua event maraton harus izin ke kita. Sponsor maraton juga harus masuk ke kementerian sebagai bagian PNBP. Tidak bisa seperti itu,” kata Erick dalam konferensi pers bertajuk Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional dan Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia sebagai Tuan Rumah Ajang Internasional di Kantor Bakom RI, Kamis (2/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator. Menurut dia, olahraga yang tumbuh dari masyarakat dan sektor swasta membutuhkan ruang yang lebih longgar agar dapat berkembang tanpa terbebani prosedur yang berlebihan.
Dari regulasi tebal ke pelayanan yang lebih sederhana
Erick mengaku sempat mempertanyakan apakah ada aparatur yang bisa menjelaskan 191 aturan dan 1.500 pasal itu dalam waktu tiga jam. Pertanyaan itu, menurut dia, menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu banyak justru menyulitkan internal kementerian sendiri.
“Kita ini pelayan masyarakat. Kalau kita sendiri tidak hafal SOP kita, bagaimana counterpart kita atau masyarakat bisa memahaminya?” ujarnya.
Penyederhanaan aturan dinilai penting agar Kemenpora bisa menjalankan fungsi pelayanan publik secara lebih efektif. Dengan jumlah regulasi yang lebih ramping, kementerian diharapkan lebih cepat merespons kebutuhan penyelenggara event, pelaku industri olahraga, dan masyarakat.
Investasi dan konsumsi jadi motor utama
Erick juga menekankan bahwa berbagai studi menunjukkan deregulasi dapat mendorong efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing, menekan inflasi, dan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Ia menyebut kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas.
“Government spending hanya sekitar 10% sampai 15%. Sebanyak 85% pertumbuhan itu berasal dari investasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Kemenpora ingin menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kompetisi dan event olahraga. Dengan regulasi yang lebih sederhana, penyelenggaraan acara olahraga diharapkan mampu menarik modal, memperluas partisipasi publik, dan menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pertandingan.
Erick mencontohkan liga sepak bola di Amerika Serikat yang memiliki tingkat okupansi sekitar 96,5% meski harga tiket relatif mahal. Menurut dia, kondisi itu menimbulkan efek ekonomi berantai dari penjualan tiket, makanan dan minuman, hingga usaha lain di sekitar stadion.
“Pemerintah mungkin hanya membayar hosting fee, tetapi dampak ekonominya jauh lebih besar. Itulah kenapa kita melakukan deregulasi agar pemerintah, swasta, dan daya beli masyarakat bisa tumbuh bersama,” katanya.
Sinkronisasi program agar anggaran tidak tumpang tindih
Selain memangkas regulasi, Kemenpora juga mulai menyelaraskan program dengan kementerian lain agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar yang sebelumnya juga dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kedua kementerian kini sepakat bersinergi sehingga kegiatan tersebut cukup dijalankan melalui satu mekanisme bersama. Erick menilai langkah itu lebih efisien daripada masing-masing kementerian membuat program yang serupa.
“Buat apa kita saling bersaing membuat kegiatan yang sama? Lebih baik kita bersinergi,” ujarnya.
Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk olahraga mahasiswa. Dalam skema baru, Kemenpora akan lebih fokus membina atlet pelajar atau student athlete melalui dukungan beasiswa.
Pemerintah telah menyiapkan 100 beasiswa di dalam negeri dan 100 beasiswa luar negeri untuk mendukung pengembangan atlet sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan mereka.
Ekosistem olahraga tak hanya soal atlet
Erick menegaskan pembangunan olahraga tidak bisa hanya berpusat pada atlet. Industri olahraga memerlukan ekosistem yang lebih luas, termasuk pelatih, wasit, tenaga sport science, dan manajemen olahraga.
Kemenpora disebut akan berperan sebagai agregator untuk memfasilitasi sertifikasi tenaga olahraga bersama organisasi cabang olahraga. Langkah ini ditujukan agar standar kompetensi tetap sejalan dengan ketentuan internasional.
“Kita tidak mau hanya bicara atlet. Ada pelatih, wasit, sport management, dan seluruh pendukung yang harus ikut dibangun agar kompetisi olahraga bisa terus tumbuh,” kata Erick.
Dengan kombinasi deregulasi, sinergi antarkementerian, dan penguatan sumber daya manusia, Kemenpora menargetkan industri olahraga nasional bergerak lebih kompetitif. Dorongan investasi pun diharapkan mengalir lebih cepat ketika hambatan birokrasi dipangkas dan ekosistem olahraga dibuat lebih ramah bagi penyelenggara, sponsor, dan masyarakat.
