Impor kendaraan niaga roda empat atau pikap asal India menjadi sorotan publik dan para pelaku industri otomotif Indonesia. Saat ini, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk membatalkan rencana impor sebanyak 105 ribu unit pikap tersebut. Penolakan ini muncul karena kekhawatiran akan dampak negatif yang berpotensi menghancurkan industri otomotif dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri, Saleh Husin, menegaskan bahwa keputusan impor ini bisa mematikan geliat industri otomotif Tanah Air. Ia menyampaikan himbauan agar Presiden membatalkan pemesanan pikap CBU (Completely Built Up) dari India tersebut. Menurutnya, membawa kendaraan jadi secara utuh justru mengganggu upaya industrialisasi nasional yang tengah digalakkan pemerintah.
Dampak Negatif Impor Pikap CBU terhadap Industri Lokal
Saleh menjelaskan bahwa impor pikap utuh mengancam mata rantai industri komponen otomotif di dalam negeri. Komponen-komponen penting seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga komponen elektronik diproduksi secara lokal dan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi sektor ini. Jika pasar lebih didominasi kendaraan CBU asal luar, pabrik komponen dalam negeri akan kehilangan pelanggan dan penghidupan.
Selain itu, produksi kendaraan rakitan lokal mampu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda ekonomi yang signifikan. Kebalikannya, dominasi kendaraan impor dapat melemahkan upaya hilirisasi industri sekaligus memperlambat agenda industrialisasi yang tengah dipacu.
Pabrikan Otomotif Dalam Negeri Siap Memenuhi Kebutuhan Pikap
Pabrikan otomatis di Indonesia seperti Mitsubishi Fuso, Isuzu, Suzuki, dan Toyota telah menyatakan kesiapan memenuhi kebutuhan pikap dalam negeri. Mereka mampu menyediakan kendaraan niaga dengan kualitas yang bersaing dan produksi lokal. Dengan demikian, kebijakan impor dalam jumlah masif dinilai tidak perlu dan malah berisiko merugikan industri domestik.
Menurut data, Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor total 105 ribu unit pikap dari dua produsen asal India. Rinciannya terdiri dari 35 ribu unit Scorpio produksi Mahindra & Mahindra serta 70 ribu unit dari Tata Motors. Tata Motors sendiri memasok 35 ribu unit Yodha dan 35 ribu unit Ultra 7.7. Semua kendaraan tersebut rencananya dialokasikan untuk Koperasi Merah Putih dengan total nilai pengadaan mencapai Rp 24,6 triliun.
Alasan Ekonomi dan Strategis Menolak Impor Massal
Pengadaan kendaraan dalam bentuk CBU, apalagi dalam jumlah besar, tidak hanya menekan daya saing industri lokal, tapi juga tidak mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri. Ini bertolak belakang dengan program pemerintah yang mengutamakan kemandirian ekonomi dan penguatan sektor manufaktur.
Industri komponen merupakan sektor hilir yang harus terus dilindungi agar bisa tumbuh dan berkontribusi lebih besar. Jika impor mendominasi, risiko penutupan pabrik dan hilangnya pekerjaan di sektor ini pun meningkat. Dengan kondisi seperti ini, strategi meningkatkan nilai tambah produk lokal juga akan terhambat.
Peran Pemerintah dalam Memajukan Industri Otomotif
Keputusan pemerintah dalam mengatur impor kendaraan perlu dipertimbangkan secara matang dan berimbang. Penolakan para pelaku industri terhadap impor massal ini harus menjadi masukan bagi Presiden dan pemangku kebijakan agar mendukung pengembangan industri lokal.
Penguatan industri dalam negeri bisa dicapai dengan memberikan insentif, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat ekosistem manufaktur komponen otomotif. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada produk lokal akan mendorong inovasi serta penciptaan lapangan kerja lebih luas.
Dalam konteks kebijakan perdagangan dan industri, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan. Membatalkan impor pikap dalam jumlah besar dari India bukan hanya soal melindungi pasar, tetapi juga menjaga masa depan industri otomotif nasional yang berkelanjutan dan mandiri.
Baca selengkapnya di: otomotif.katadata.co.id
