Rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam untuk sementara ditunda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kabar itu setelah menerima laporan dari tim yang turun langsung ke lapangan.
Prasetyo, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja, mengatakan pemindahan itu tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan hal tersebut di Gedung DPR, Jakarta, usai pemerintah menelusuri kondisi di lapangan.
Fokus pemerintah pada pencegahan PHK
Menurut Prasetyo, pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK berupaya mendeteksi potensi persoalan sedini mungkin. Langkah itu diperlukan agar masalah ketenagakerjaan bisa dimitigasi sebelum berkembang menjadi PHK.
Ia menegaskan satgas mulai bekerja memetakan persoalan industri secara lebih luas. Pemetaan dianggap penting karena PHK tidak terkonsentrasi pada satu sektor tertentu dan penyebabnya bisa beragam.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa kasus dua perusahaan otomotif itu memiliki latar berbeda. Menurut dia, perpindahan itu berkaitan dengan keputusan prinsipal atau investor yang ingin mengurangi atau memindahkan investasi.
Penelusuran di lapangan
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menepis isu bahwa dua industri komponen otomotif di Jawa Timur, yakni PT JAI dan PT SAI, akan hengkang ke Vietnam. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebut kedua perusahaan masih beroperasi normal.
Kemenperin menyampaikan hal itu setelah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menelusuri informasi di lapangan. Dari hasil penelusuran tersebut, Kemenperin menyimpulkan belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam.
Febri juga menegaskan belum ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan itu. Ia mengatakan keduanya justru masih berkontribusi pada ekspor nasional.
Isu relokasi yang sempat memicu perhatian
Kabar soal potensi relokasi sempat menjadi perhatian karena menyangkut sektor komponen otomotif, salah satu rantai penting dalam industri manufaktur. Ketika isu itu muncul, pemerintah bergerak melakukan pengecekan agar tidak ada kesimpulan yang keliru di publik.
Dalam keterangan Prasetyo, laporan terbaru dari tim lapangan memberi sinyal bahwa rencana perpindahan bisa ditunda. Ia menyebut hasil itu sebagai perkembangan yang baik karena artinya pemindahan ke Vietnam tidak terjadi saat ini.
Meski begitu, pemerintah tetap menempatkan kasus ini dalam kerangka yang lebih besar, yakni pemantauan risiko PHK dan perubahan investasi di industri. Pendekatan itu dipakai karena setiap perusahaan bisa menghadapi persoalan yang berbeda, baik dari sisi bisnis maupun keputusan investor.
Kemenperin dan Satgas Mitigasi PHK sama-sama menempatkan verifikasi lapangan sebagai dasar utama sebelum mengambil kesimpulan. Dengan begitu, isu yang menyangkut investasi, operasi pabrik, dan tenaga kerja tidak bergulir hanya berdasarkan kabar awal yang belum terkonfirmasi.
