Pemerintah Jepang baru-baru ini mengajukan tiga rancangan undang-undang fiskal besar kepada parlemen, yang menggabungkan pemotongan pajak, pengeluaran rekordan defisit yang dibiayai oleh utang. Paket ini mendorong pengeluaran pemerintah sebesar ¥122,3 triliun, tetapi penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai ¥83,7 triliun, sehingga kekurangannya ditutupi dengan penerbitan obligasi pemerintah baru senilai ¥29,6 triliun. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan pinjaman yang semakin besar.
Langkah ini membawa risiko jangka pendek sekaligus dampak jangka panjang yang signifikan bagi pasar Bitcoin dan aset kripto lainnya. Dalam jangka pendek, tekanan pada Bank of Japan (BOJ) untuk menaikkan suku bunga semakin kuat. Data dari sebelumnya menunjukkan bahwa setiap kali BOJ menaikkan suku bunga, pasar Bitcoin cenderung mengalami tekanan jual. Sebagai contoh, berikut pola korelasi pengetatan suku bunga BOJ dengan koreksi harga Bitcoin:
1. Maret 2024: Bitcoin turun sekitar 23% setelah kenaikan suku bunga oleh BOJ.
2. Juli 2024: Bitcoin jatuh 26% setelah langkah pengetatan berikutnya.
3. Januari 2025: Penurunan Bitcoin mencapai 31% pasca kenaikan suku bunga.
Mekanisme ini berkaitan erat dengan yen carry trade, di mana pembiayaan leverage dalam yen yang murah dibalikkan cepat saat suku bunga naik dan yen menguat. Karena perdagangan kripto berlangsung 24/7 dengan leverage tinggi, koreksi terjadi dengan cepat di pasar kripto.
Pemerintah juga mengusulkan reformasi pajak yang menaikkan ambang penghasilan kena pajak dari ¥1,6 juta menjadi ¥1,78 juta, memperpanjang keringanan pajak hipotek, dan menghapus pajak akuisisi kendaraan. Kebijakan ini diperkirakan mengurangi penerimaan pajak nasional dan lokal sekitar ¥700 miliar setiap tahun. Di sisi lain, undang-undang khusus defisit yang memungkinkan penerbitan obligasi defisit juga diperpanjang lima tahun sejak 2026, agar struktur pembiayaan utang tetap legal meski hukum fiskal Jepang secara teknis melarang obligasi defisit.
Secara keseluruhan, biaya pelayanan utang Jepang telah menembus ¥31,3 triliun, melewati angka ¥30 triliun untuk pertama kalinya. Nasional debt-to-GDP Jepang mencapai sekitar 250%, tertinggi di antara negara maju. Angka ini menunjukkan beban utang yang sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal jangka panjang di negara tersebut.
Data terbaru mengindikasikan kemungkinan Bank of Japan akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali di tahun 2026, dimulai pada akhir Maret atau April. Seiji Adachi, mantan anggota Dewan BOJ, menyatakan bahwa bank sentral akan memiliki cukup data untuk melakukan pengetatan pada April. Pasar sudah memberi sinyal sekitar 80% probabilitas kenaikan suku bunga pada saat itu. Bagi pedagang Bitcoin dan kripto, langkah ini berpotensi memperbesar tekanan jual melalui mekanisme yen carry trade.
Harga Bitcoin yang saat ini berkisar di sekitar $67,000 turun lebih dari 47% dari puncak tertinggi sepanjang masa pada Oktober 2025 yang mencapai $126,198. Pemegang Bitcoin ETF di Amerika Serikat rata-rata mengalami kerugian tidak terealisasi sekitar 20%, dengan biaya rata-rata pembelian sekitar $84,000. ETF juga mulai menjadi penjual neto di tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga Bank of Japan bisa menjadi katalis baru untuk volatilitas yang lebih tinggi di pasar Bitcoin.
Namun, kenaikan suku bunga pada Desember 2025 ke level 0,75% tidak menimbulkan dampak signifikan karena sudah diprediksi pasar dan posisi spekulasi saat ini net long yen. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan BOJ selanjutnya belum pasti akan memicu koreksi keras seperti yang pernah terjadi pada Agustus 2024.
Secara fundamental jangka panjang, paket fiskal Jepang yang menggabungkan pemotongan pajak dan pengeluaran besar yang dibiayai melalui obligasi justru memperkuat narasi Bitcoin sebagai aset lindung nilai. Konsep arbitrase yang dilakukan perusahaan seperti Metaplanet di Tokyo memperlihatkan tren ini. Perusahaan ini memegang lebih dari 35,000 BTC dengan nilai sekitar $3 miliar dan menargetkan kepemilikan 100,000 BTC pada tahun depan. Strateginya adalah meminjam dalam yen yang melemah melalui instrumen ekuitas preferen untuk membeli Bitcoin, yang jumlahnya terbatas dan tidak meningkat. Ini mengilustrasikan peluang arbitrase dari situasi fiskal Jepang: meminjam dalam mata uang yang melemah dan membeli aset dengan suplai tetap.
Jadi, dampak kebijakan fiskal Jepang terhadap pasar Bitcoin memiliki dua sisi. Dalam jangka pendek, tekanan untuk menaikkan suku bunga BOJ memicu risiko koreksi harga kripto akibat unwind carry trade. Namun dalam jangka panjang, akumulasi utang dan pemotongan pajak yang luas berpotensi mengikis kepercayaan investor terhadap utang pemerintah Jepang, sehingga Bitcoin semakin berperan sebagai pelindung nilai dari depresiasi mata uang dan inflasi yang mungkin terjadi.
Penting untuk mengamati hasil negosiasi upah musim semi (Shunto) pada Maret, keputusan kebijakan BOJ pada April, serta pergerakan yield Obligasi Pemerintah Jepang tenor 10 tahun. Yield saat ini sebesar 2,14%, turun dari puncak Januari, namun kenaikan kembali ke level mendekati 3% dapat menjadi indikator penting bagi dinamika pasar keuangan dan nilai Bitcoin ke depan.
