Kentucky tengah menghadapi kontroversi terkait amendemen mendadak dalam House Bill 380 yang mengatur penggunaan kios mata uang kripto. Amendemen tersebut mewajibkan penyedia hardware wallet untuk menyediakan cara reset kata sandi, PIN, seed phrase, atau informasi serupa bagi pengguna. Namun, ketentuan ini memicu penolakan keras dari para pakar dan pelaku industri kripto yang menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar teknologi crypto.
Hardware wallet adalah perangkat fisik yang menyimpan kunci privat crypto secara offline, sehingga hanya pengguna yang dapat mengakses dan mengelolanya tanpa campur tangan produsen. Menurut Joe Ciccolo, pendiri BitAML, pengaturan ini mencerminkan ketidaktahuan mendasar soal konsep self-custody dalam crypto. Tidak ada otoritas sentral yang bisa melakukan reset akses, berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang memiliki mekanisme pemulihan standar.
Kritik Terhadap Ketentuan Reset Hardware Wallet
BPI (Blockchain Policy Institute) mengirim surat ke Senat Kentucky untuk mengungkapkan kerugian yang berpotensi timbul akibat ketentuan tersebut. Mereka menegaskan bahwa mewajibkan backdoor untuk reset kredensial wallet bertentangan dengan model keamanan inti Bitcoin dan dapat mendorong pengguna berpindah ke layanan kustodian terpusat yang lebih rentan terhadap peretasan. Managing Director BPI, Conner Brown, bahkan menyebut bahwa Kentucky secara tidak langsung akan melarang self-custody yang selama ini menjadi esensi keamanan kripto.
Menurut Ciccolo, jika hardware wallet harus dirancang ulang dengan fitur reset oleh produsen, sebagian besar penyedia non-kustodian kemungkinan besar memilih mundur dari pasar Kentucky daripada mengorbankan keamanan. Dampak dari hal ini adalah berkurangnya pilihan konsumen dan melemahnya perlindungan privasi digital. Ia menekankan bahwa konsumen yang diharapkan dilindungi oleh undang-undang ini justru akan kehilangan akses ke salah satu cara penyimpanan aset digital paling aman.
Alternatif yang Lebih Aman dan Rasional
Sebagai solusi yang lebih sesuai, Ciccolo merekomendasikan pemanfaatan mekanisme sosial recovery dan pengaturan multi-signature tanpa membuka kontrol terpusat. Cara ini dapat meminimalkan risiko kehilangan akses tanpa mengorbankan prinsip desentralisasi. Selain itu, edukasi kepada pengguna mengenai manfaat dan tanggung jawab self-custody menjadi langkah penting demi menjaga keamanan dan otonomi finansial individu.
BPI dan para ahli menilai dialog langsung dengan pembuat kebijakan adalah jalan terbaik untuk menutup kesenjangan pengetahuan terkait teknologi kripto. Mereka berharap amendemen bermasalah tersebut dapat dicabut agar Kentucky tetap menjadi wilayah yang ramah terhadap inovasi kripto dan perlindungan hak konsumen digital.
Konteks Lebih Luas dan Langkah Selanjutnya
House Bill 380 sendiri awalnya dirancang untuk mengatur pengoperasian kios mata uang virtual, menetapkan persyaratan perizinan, batasan transaksi, aturan pengungkapan, serta kebijakan pengembalian dana. Ketentuan ini mendapat dukungan kuat secara politik dan telah lolos di Dewan Perwakilan dengan suara bulat. Namun, amendemen terkait hardware wallet muncul secara tiba-tiba dan menjadi perhatian utama saat ini.
Saat ini, RUU tersebut sudah berada di Senat Kentucky dan dialihkan ke Komite untuk dibahas lebih lanjut. Langkah Kentucky ini sejalan dengan tindakan serupa di negara bagian lain, seperti Connecticut yang pernah menghentikan kegiatan Bitcoin Depot akibat pelanggaran kepatuhan, serta Minnesota yang mempertimbangkan melarang penggunaan ATM kripto.
Dinamika ini menunjukkan ketegangan yang masih berlangsung antara regulasi yang bersifat protektif dan kebutuhan mendasar teknologi blockchain yang menuntut sifat terbuka dan desentralisasi. Kentucky dihadapkan pada keputusan penting yang dapat memengaruhi perkembangan ekosistem kripto di wilayahnya dan perlindungan konsumen digital di masa mendatang.
