Ancaman siber kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan merambat dari satu sektor ke sektor lain saat layanan publik terganggu. Karena itu, penguatan infrastruktur dan keamanan siber menjadi isu yang semakin mendesak bagi Indonesia di tengah percepatan transformasi digital nasional.
Dalam forum Tech & Telco Forum 2026 bertema “Building a Safer Digital Nation: From Connectivity to Cyber Resilience”, CNBC Indonesia menyoroti strategi, prospek, dan tantangan Indonesia dalam membangun ketahanan siber. Diskusi itu menempatkan keamanan digital bukan sekadar urusan teknis, tetapi fondasi agar layanan penting tetap berjalan saat terjadi gangguan.
Risiko berantai di infrastruktur vital
Ketua Tim Pengukuran Keamanan Siber, D41 BSSN, Megi Paramitha Putra menjelaskan bahwa pemetaan BSSN berdasarkan PP No.82/2022 menunjukkan adanya interdependensi di sejumlah sektor infrastruktur informasi vital. Administrasi pemerintah, keuangan, pertahanan, energi, dan kesehatan saling terhubung, sehingga gangguan pada satu sistem dapat memengaruhi sektor lain.
Kondisi itu membuat ancaman siber memiliki efek yang lebih luas dibandingkan gangguan pada satu layanan saja. Ketika konektivitas semakin dalam, ketahanan digital juga harus dibangun dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Langkah BSSN memperkuat pertahanan digital
BSSN menjalankan sejumlah langkah untuk memperkuat keamanan siber dan sandi nasional, mulai dari identifikasi hingga strategi penanganan. Pendekatan ini penting untuk memastikan risiko dapat dikenali lebih awal dan dampaknya bisa ditekan sebelum meluas.
Pemetaan risiko menjadi bagian penting karena setiap sektor memiliki ketergantungan yang berbeda. Dengan basis itu, upaya pengamanan tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada kemampuan merespons dan memulihkan sistem.
Pendekatan industri perbankan
Dari sisi industri, Chief Information Security Officer BNI, Kirby Chong, memaparkan penguatan keamanan siber yang dijalankan perusahaan lewat lima pilar. Kelima pilar itu adalah identifikasi, perlindungan, deteksi, response, dan pemulihan.
Rangkaian pilar tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak berhenti pada pencegahan serangan. Bank juga perlu memastikan kemampuan mendeteksi ancaman, merespons insiden, lalu memulihkan layanan agar operasional tetap terjaga.
Mengapa topik ini menjadi penting sekarang
Tema forum yang mengaitkan konektivitas dengan cyber resilience mencerminkan perubahan kebutuhan digital di Indonesia. Semakin banyak layanan publik dan layanan keuangan bergantung pada sistem digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan infrastruktur tetap aman dan tangguh.
Di saat yang sama, keterhubungan antarsektor membuat satu celah keamanan berpotensi menjadi gangguan yang lebih luas. Itulah sebabnya pembahasan soal keamanan siber kini tidak bisa dilepaskan dari agenda penguatan infrastruktur nasional.
Forum tersebut juga menghadirkan dialog bersama Datacenter Cybersecurity Program & Product Manager Uptime Institute, Lanre Rotimi, serta SCyber Security Consultant Sangfor Technologies Indonesia, Akhmad Rezha. Kehadiran para pelaku industri dan lembaga terkait memperlihatkan bahwa ketahanan siber memerlukan kerja bersama antara regulator, sektor keuangan, dan penyedia teknologi.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya membangun konektivitas yang lebih luas, tetapi juga memastikan setiap lapisan infrastruktur siap menghadapi risiko digital. Di titik inilah keamanan siber berubah dari isu pendukung menjadi syarat utama bagi keberlanjutan transformasi digital nasional.