Rencana pemerintah Inggris untuk melarang anak di bawah 16 tahun memakai media sosial memicu benturan baru soal kebebasan berekspresi dan privasi digital. Isu itu langsung membesar setelah Elon Musk menyerang gagasan tersebut dan menyebut Inggris sebagai “police state”.
Bos X, Tesla, dan SpaceX itu menilai kebijakan yang diklaim untuk melindungi anak bisa meluas menjadi alat pelacakan identitas warga. Kritik Musk menarik perhatian karena muncul bahkan sebelum rincian penuh aturan itu diumumkan pemerintah Inggris.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan perubahan aturan itu dimaksudkan untuk mencerminkan nilai-nilai Inggris, melindungi anak di internet, dan membendung kekuatan perusahaan teknologi besar. Ia menyatakan berharap legislasi bisa disahkan pada akhir Desember agar larangan itu mulai berlaku pada musim semi tahun berikutnya.
Pemerintah Inggris belum merilis detail lengkap undang-undangnya. Namun, pemerintah sudah mengonfirmasi bahwa platform besar seperti YouTube, Facebook, dan X akan masuk dalam cakupan larangan, sementara aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Signal tidak akan ikut terdampak.
Mengapa Musk marah
Kemunculan wacana verifikasi identitas menjadi pemicu utama serangan Musk. Ia bereaksi terhadap unggahan yang menyebut orang dewasa masih bisa memakai media sosial, tetapi harus memverifikasi identitas melalui digital ID, pengenalan wajah, paspor, atau kartu kredit.
Menanggapi unggahan itu, Musk menulis bahwa Inggris adalah “police state”. Setelah itu, ia kembali memperkuat kritik terhadap narasi bahwa larangan untuk pengguna di bawah 16 tahun pada praktiknya bisa menjadi pembatasan lebih luas bagi semua orang.
Ia juga menanggapi unggahan pengguna X yang menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar larangan bagi anak di bawah 16 tahun. Dalam unggahan lanjutan, Musk menyebut hukum sensor itu sebagai “wolf in sheep’s clothing” dan menuduh tujuan sebenarnya adalah memungkinkan pemerintah Inggris melacak semua orang.
Serangan Musk tidak berhenti pada rancangan aturan terbaru itu. Ia juga merespons sebuah artikel berita yang terbit pada Agustus 2025 dan mengeklaim pengetatan kebebasan berbicara di Inggris menyebabkan hingga 30 orang ditangkap setiap hari untuk pelanggaran ringan seperti repost dan kartun.
Untuk unggahan yang menampilkan tangkapan layar artikel itu, Musk menulis, “This is nuts.” Dalam percakapan lain, ketika seorang pengguna X menyebut pembatasan usia media sosial sering dijual atas nama perlindungan anak tetapi berujung memberi pemerintah kendali lebih besar, Musk menjawab, “They always use defensible excuses for the indefensible.”
Apa yang sedang diusulkan Inggris
Di sisi lain, pemerintah Inggris menekankan bahwa langkah ini berangkat dari kebutuhan perlindungan anak. Di banyak negara, pemerintah berargumen bahwa anak perlu perlindungan lebih kuat dari algoritma adiktif, konten berbahaya, dan risiko kesehatan mental yang berkaitan dengan media sosial.
Selain larangan bagi pengguna di bawah 16 tahun, Inggris juga sedang mempertimbangkan pembatasan tambahan untuk pengguna muda. Opsi yang dibahas mencakup jam malam penggunaan pada malam hari dan jeda wajib dari fitur infinite scrolling.
Detail lebih lanjut dijadwalkan diumumkan pada Juli. Ini berarti ruang perdebatan masih terbuka, termasuk soal bagaimana pembatasan usia akan diterapkan tanpa menimbulkan pemeriksaan identitas yang terlalu luas.
Starmer mengatakan usulan tersebut dipengaruhi pengalaman Australia. Pada Desember, Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang orang berusia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.
Perdebatan yang lebih besar dari sekadar usia
Benturan antara Starmer dan Musk mencerminkan pertarungan yang lebih luas soal masa depan internet. Di satu sisi, pemerintah ingin menekan dampak buruk platform digital terhadap anak dan remaja.
Di sisi lain, para pengkritik khawatir pembatasan usia akan membuka pintu bagi pemeriksaan identitas wajib, pengawasan yang lebih besar, dan kontrol pemerintah yang makin ketat atas apa yang bisa dilihat dan dikatakan orang secara online. Kekhawatiran inilah yang kini menjadi inti serangan Musk terhadap pemerintah Inggris.
Perdebatan tersebut juga menjelaskan mengapa isu ini cepat melampaui soal perlindungan anak semata. Bagi pendukungnya, aturan itu adalah pagar pengaman untuk pengguna muda, tetapi bagi penentangnya, ini bisa menjadi preseden baru bagi perluasan kekuasaan negara di ruang digital.
Karena detail hukum belum final, pertanyaan terpenting kini bukan hanya siapa yang akan dilarang mengakses platform tertentu. Yang diperebutkan adalah apakah perlindungan anak dapat dijalankan tanpa mengorbankan anonimitas, privasi, dan kebebasan berbicara bagi pengguna yang lebih luas.
