Airlangga Buka Suara Soal BBM Non-Subsidi, Kenaikan Masih Dikaji Pemerintah

Airlangga Hartarto buka suara soal potensi kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah perhatian publik terhadap stabilitas harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan, pemerintah masih mengkaji skema harga BBM non-subsidi dan belum mengambil keputusan final.

Pernyataan itu muncul saat Airlangga berbicara di Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026. Ia memastikan pemerintah akan segera mengumumkan hasil pembahasan kepada publik begitu kajian selesai, sehingga masyarakat mendapat kepastian terkait arah kebijakan harga BBM non-subsidi.

Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Tetap Dijaga

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Kepastian ini menjadi sinyal bahwa perlindungan fiskal dan daya beli masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah di tengah dinamika harga energi global.

Ia menyebut, kebijakan itu tetap bertahan selama harga minyak dunia tidak melampaui rata-rata US$97 per barel. Menurut dia, selama harga minyak masih berada di bawah ambang itu, harga BBM subsidi masih bisa dijaga hingga Desember 2026.

Harga BBM Non-Subsidi Masih dalam Kajian

Berbeda dengan BBM subsidi, nasib harga BBM non-subsidi belum diputuskan. Airlangga mengatakan pemerintah belum menuntaskan evaluasi, sehingga opsi kenaikan maupun penyesuaian harga belum bisa diumumkan saat ini.

Ia menegaskan proses kajian sedang berjalan dan pemerintah tidak ingin tergesa-gesa menentukan kebijakan. Setelah pembahasan rampung, hasilnya akan langsung disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Pembahasan Melibatkan Kementerian ESDM dan Swasta

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas harga BBM non-subsidi bersama badan usaha SPBU swasta. Pemerintah, kata dia, ingin mencari formula yang baik dan bijaksana agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi pasar.

Pembahasan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat faktor harga minyak mentah, tetapi juga mempertimbangkan struktur biaya dan dinamika distribusi di sektor hilir. Karena itu, keputusan akhir soal harga BBM non-subsidi diperkirakan akan menjadi hasil keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan stabilitas ekonomi.

Poin Penting dari Pernyataan Pemerintah

  1. Harga BBM subsidi akan dipertahankan sampai akhir 2026.
  2. Kebijakan itu bergantung pada asumsi harga minyak dunia rata-rata tidak melebihi US$97 per barel.
  3. Harga BBM non-subsidi masih dalam tahap pengkajian pemerintah.
  4. Hasil pembahasan akan diumumkan ke publik setelah keputusan final diambil.
  5. Kementerian ESDM juga ikut membahas formula harga bersama badan usaha SPBU swasta.

Dampak ke Konsumen dan Pasar Energi

Kepastian soal BBM subsidi memberi sinyal stabilitas bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh harga energi. Di sisi lain, ketidakpastian pada BBM non-subsidi membuat pelaku usaha dan konsumen kelas menengah atas masih menunggu arah kebijakan pemerintah.

Dalam konteks yang lebih luas, keputusan harga BBM kerap memengaruhi biaya transportasi, logistik, dan ekspektasi inflasi. Karena itu, pembahasan pemerintah soal BBM non-subsidi menjadi penting bukan hanya bagi pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Airlangga menegaskan pemerintah akan menyampaikan semua hasil kajian kepada publik setelah proses pembahasan selesai. Dengan begitu, arah kebijakan harga BBM non-subsidi tetap berada dalam koridor transparansi dan kehati-hatian, sementara harga BBM subsidi masih digaransi bertahan hingga akhir 2026 selama asumsi harga minyak global tetap terkendali.

Exit mobile version