Peluncuran QRIS di China dinilai menjadi langkah penting bagi integrasi sistem pembayaran Indonesia ke level yang lebih luas. Skema ini berpotensi mempermudah transaksi lintas negara, sekaligus menekan biaya yang selama ini muncul dari penggunaan kartu asing, penukaran uang tunai, dan konversi mata uang.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai kerja sama QRIS Indonesia-China menunjukkan standar pembayaran nasional mulai masuk ke jaringan pembayaran global. Ia menekankan bahwa manfaat besarnya akan terasa jika pengelolaan risiko dilakukan secara ketat dan konsisten.
Dorong efisiensi transaksi lintas negara
QRIS antarnegara memberi peluang transaksi warga Indonesia di China, maupun sebaliknya, dilakukan lewat kanal yang terhubung dengan standar pembayaran Indonesia. Josua menyebut langkah ini memperkuat kedaulatan sistem pembayaran karena tetap berada dalam pengawasan otoritas masing-masing negara.
Penggunaan mata uang lokal juga menjadi salah satu nilai tambah dari skema tersebut. Dengan mekanisme itu, ketergantungan pada dolar AS, kartu asing, dan proses penukaran uang tunai bisa berkurang.
Bank Indonesia sebelumnya menegaskan bahwa kerja sama dengan bank sentral China, ASPI, dan industri kedua negara ditujukan untuk membuat pembayaran lebih lancar, efisien, dan inklusif. Target lain yang ikut dibidik adalah dukungan terhadap perdagangan, pariwisata, dan investasi antara Indonesia dan China.
Sejalan dengan agenda BSPI 2030
Perluasan QRIS lintas negara juga berada dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Dalam peta jalan itu, perluasan pembayaran antarnegara diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional di tengah pertumbuhan ekonomi keuangan digital lintas batas.
Bagi Indonesia, kerja sama semacam ini tidak hanya soal kemudahan transaksi. Skema tersebut juga menjadi penanda bahwa sistem pembayaran domestik semakin relevan dalam ekosistem pembayaran internasional.
Risiko harus dikelola ketat
Meski prospeknya besar, Josua mengingatkan bahwa manfaat QRIS RI-China baru akan maksimal bila risiko teknis dan tata kelolanya bisa dikendalikan. Ia menyoroti sejumlah isu seperti perbedaan aturan antarnegara, model bisnis penyedia jasa pembayaran, standar teknis kode QR, struktur biaya, pertukaran data, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Menurut Josua, tantangan ini penting karena China memiliki ekosistem pembayaran digital yang sangat besar. Karena itu, Indonesia perlu memastikan kerja sama tetap seimbang dan tidak melahirkan ketergantungan baru yang bisa mengurangi kendali atas data, standar, pengawasan, dan penyelesaian transaksi.
Kesiapan industri ikut menentukan
Josua juga menilai industri perlu memperkuat keamanan siber dan kesiapan sistem agar integrasi ini benar-benar memberi rasa aman kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya mekanisme pengaduan, pemantauan transaksi mencurigakan, serta kejelasan kurs yang digunakan dalam setiap transaksi.
Jika aspek-aspek itu berjalan baik, QRIS lintas negara bisa menjadi kanal pembayaran yang efisien sekaligus inklusif. Namun, tanpa pengawasan yang disiplin, manfaat tersebut bisa tergerus oleh risiko tata kelola dan keamanan yang justru semakin besar ketika konektivitas lintas negara makin dalam.
