Badan Pusat Statistik memastikan seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya dipakai untuk kepentingan statistik. BPS menegaskan data responden dilindungi penuh sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak akan diserahkan kepada otoritas perpajakan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti meminta masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia menegaskan, data yang dikumpulkan tidak digunakan sebagai dasar pungutan lain, sehingga responden tidak perlu khawatir saat memberikan keterangan usaha.
Data sensus untuk kebijakan, bukan penindakan
Amalia menyebut data sensus akan memberi manfaat besar bagi masyarakat karena menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa masyarakat yang terdata akan punya suara dalam proses perumusan kebijakan dan berpeluang tidak terlewat dari intervensi pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan di Palembang, Minggu (28/6), saat BPS mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan sensus. Penjelasan soal tujuan data ini menjadi penting karena masih ada kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa informasi usaha bisa dipakai untuk kepentingan di luar statistik.
Fondasi penting untuk memotret kondisi ekonomi
BPS menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memotret kondisi ekonomi riil secara menyeluruh. Hasilnya diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun langkah pembangunan yang lebih akurat.
Akurasinya dinilai krusial karena data sensus menjadi instrumen utama untuk merancang kebijakan yang tepat. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat melihat kondisi pelaku usaha secara lebih nyata dan menyusun intervensi yang sesuai kebutuhan lapangan.
Petugas diminta profesional di lapangan
Di Sumatera Selatan, BPS telah menurunkan 7.588 petugas yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Pelaksanaan sensus di wilayah itu dilaporkan sudah mencapai sekitar 20 persen, sementara secara nasional realisasinya telah menyentuh 25 persen.
BPS juga meminta seluruh petugas bekerja profesional, menjaga sopan santun, dan mengikuti standar operasional yang sudah diberikan saat pelatihan. Langkah ini dinilai penting agar proses pendataan berjalan lancar dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Dukungan daerah dan harapan pada responden
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan agenda nasional ini bergantung pada sinergi pemerintah, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden. Ia menegaskan pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada selera atau perasaan, melainkan harus bertumpu pada data yang jelas.
Karena itu, masyarakat diharapkan menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang diperlukan agar setiap unit usaha dapat terdata akurat. Dengan begitu, hasil Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi dasar yang kuat bagi program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.