Pemerintah mencatat lonjakan besar pada belanja subsidi dan kompensasi hingga akhir semester I-2026. Realisasi pembayaran pos ini telah menembus Rp 233 triliun, naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Angka itu setara dengan 52,1 persen dari total pagu dalam APBN 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan betapa besar peran APBN dalam menahan dampak gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Tekanan harga global ikut mengerek serapan anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan belanja subsidi dan kompensasi terutama terkait dinamika energi global. Pemerintah menempatkan anggaran ini sebagai langkah untuk meredam tekanan eksternal agar tidak langsung membebani rumah tangga berpendapatan rendah.
Dari total realisasi Rp 233 triliun, subsidi menyerap Rp 116 triliun dan kompensasi mencapai Rp 116,9 triliun. Peningkatan itu juga dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, pergerakan nilai tukar rupiah, serta naiknya konsumsi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Konsumsi subsidi ikut naik di lapangan
Kenaikan belanja tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya penyaluran komoditas bersubsidi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan volume distribusi BBM bersubsidi naik 7,8 persen dibanding semester I-2025.
Penyaluran LPG 3 kilogram juga tumbuh 2 persen. Di saat yang sama, jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen, menandakan kebutuhan energi bersubsidi tetap tinggi di masyarakat.
Sektor pertanian dan usaha kecil ikut terdorong
Dampak belanja penopang ekonomi tidak berhenti di sektor energi. Purbaya menyebut intervensi anggaran pada sektor pertanian dan akses modal juga menunjukkan penguatan.
Volume pupuk meningkat 21,4 persen, sementara jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat naik 3,6 persen. Dua indikator itu memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal ikut menyentuh sektor produktif yang berkaitan langsung dengan produksi pangan dan pembiayaan usaha.
APBN diposisikan sebagai penahan guncangan
Pemerintah menegaskan fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global. Instrumen fiskal ini dipakai untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik agar guncangan pasar internasional tidak langsung diteruskan ke masyarakat.
Salah satu wujudnya adalah keputusan mempertahankan tarif eceran BBM di dalam negeri saat harga minyak dunia tinggi. Purbaya menyebut kebijakan itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga.
Dalam pemaparan di rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, realisasi subsidi dan kompensasi ini juga memperlihatkan besarnya peran belanja negara dalam menahan tekanan biaya hidup. Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga momentum ekonomi nasional tetap positif sampai akhir tahun.
