Pemerintah menambah belanja negara sebesar Rp132 triliun untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Tambahan anggaran itu sudah masuk dalam outlook APBN 2026, sehingga pemerintah menilai proyeksi fiskal tetap terjaga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut outlook belanja negara 2026 kini diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun, atau 102,6% dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Ia menegaskan tambahan Rp132 triliun tersebut sudah diperhitungkan dalam angka itu, sehingga tidak muncul sebagai beban baru di luar rancangan fiskal yang ada.
Defisit Masih Dijaga
Purbaya mengatakan tambahan belanja untuk subsidi dan kompensasi energi tidak akan mengganggu target defisit APBN 2026. Pemerintah masih memperkirakan defisit berada di level 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) sampai akhir tahun.
Ia juga menyebut ruang fiskal masih bisa membaik jika harga minyak dunia turun, penerimaan pajak dan bea cukai melampaui perkiraan, serta ekonomi tumbuh sesuai target. Dengan begitu, tekanan pada APBN dapat berkurang meski kebutuhan subsidi tetap tinggi.
Realisasi Sudah Lampaui Setengah Pagu
Hingga akhir Semester I-2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu APBN 2026. Angka itu terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun, yang dipakai untuk menjaga daya beli masyarakat.
Realisasi tersebut naik 44,4% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar Rp161,4 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume penyaluran BBM, elpiji 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Faktor Pendorong Kenaikan
Tekanan anggaran energi tidak hanya datang dari sisi harga, tetapi juga dari volume penyaluran yang naik. Kondisi itu membuat kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi ikut membesar meski pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga di masyarakat.
Di sisi lain, subsidi nonenergi juga naik terutama karena pembayaran subsidi pupuk yang meningkat. Volume pupuk bersubsidi tercatat naik 21,4%, sehingga menambah beban belanja negara di luar sektor energi.
Dengan tambahan Rp132 triliun yang sudah masuk ke dalam outlook APBN 2026, pemerintah menempatkan kewajiban subsidi dan kompensasi energi sebagai bagian dari perhitungan fiskal yang lebih luas. Pemerintah tetap menargetkan pengelolaan APBN berlangsung dalam batas defisit 2,85% PDB sambil memantau pergerakan harga minyak, kurs rupiah, dan penerimaan negara hingga akhir tahun.
