Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia mengalami penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per Maret 2025, terdapat 1.345 bank rakyat, mengalami pengurangan sebanyak 11 bank dibanding akhir tahun 2024 yang tercatat sebanyak 1.356 bank. Sebagai gambaran lebih luas, jumlah BPR juga menyusut jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 1.392 bank.
Tren penurunan ini mencolok bagi sektor perbankan mikro, di mana pada Desember 2023 terdapat 1.402 BPR, menurun dari 1.441 bank pada akhir 2022 dan 1.468 bank di penghujung 2021. Alasan penurunan jumlah BPR berkaitan erat dengan langkah konsolidasi di sektor perbankan serta pencabutan izin usaha oleh OJK. Dalam periode yang sama, OJK mencatat telah mencabut izin usaha satu bank, yakni PT BPRS Gebu Prima yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara, pada 17 April 2025. Langkah ini diambil setelah OJK mencabut izin untuk 20 bank sepanjang tahun 2024 lalu.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha bersifat dinamis dan sangat bergantung pada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengurus maupun pemegang saham pengendali bank. “Proyeksi BPR/S yang akan mengalami pencabutan izin usaha pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh upaya penyehatan yang dilakukan,” ungkapnya dalam pernyataan resmi.
Di sisi lain, sektor BPR tidak sepenuhnya suram. Terlihat adanya inisiatif konsolidasi di mana beberapa bank melakukan merger untuk menciptakan entitas yang lebih kuat. Contohnya, PT BPR Rejeki Insani dan PT BPR Dutabhakti Insani dari Jawa Tengah, serta PT BPR Bina Kharisma Insani dari Jawa Timur, telah mendapat lampu hijau untuk bergabung menjadi satu entitas, yaitu PT BPR Bina Sejahtera Insani. Proses merger ini disetujui OJK melalui surat resmi yang terbit pada 5 Juni 2025.
Struktur kepemilikan PT BPR Bina Sejahtera Insani, sebagai entitas yang dihasilkan dari merger tersebut, akan dialokasikan berbagai proporsi saham. PT Insani Investama akan menguasai 93% saham, sedangkan Alex Iskandar Widjaja memiliki 5,67%, Hermingsih sebesar 0,33%, dan Koperasi Karyawan Insani sebesar 1%.
Pergerakan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah BPR menurun, ada langkah-langkah strategis yang diambil untuk mempertahankan keberlanjutan serta meningkatkan daya saing di sektor perbankan. Penggabungan menjadi entitas yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat posisi BPR di tengah tantangan yang ada.
Namun, tantangan bagi setor ini tetap ada. Penurunan jumlah BPR di Indonesia dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi sektor mikro dan pedesaan yang bergantung pada BPR untuk mendapatkan pinjaman. Dengan semakin sedikitnya jumlah bank rakyat, kekhawatiran akan meningkatnya kesulitan aksesibilitas terhadap layanan perbankan semakin nyata.
BPR memainkan peranan penting dalam perekonomian, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan bahwa BPR tetap berfungsi secara efektif sangat penting. Pemerintah dan OJK diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan BPR, menyikapi dinamika pasar, serta mempercepat konsolidasi yang memperkuat sektor ini.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan BPR dapat bertahan dari tantangan dan tetap berkontribusi pada perekonomian nasional.
