Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan desakan untuk menghentikan maupun membubarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berada dalam kewenangan lembaganya. Ia menyebut program tersebut merupakan “tender politik” Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan kepada publik sejak masa kampanye.
Pernyataan itu menjadi respons atas kritik dan tuntutan agar program MBG dihentikan. Sudaryono menilai BGN memiliki tugas untuk membenahi pelaksanaan program, bukan mengambil keputusan untuk mengakhirinya.
“Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik,” ujar Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026). Ia menambahkan bahwa keputusan menghentikan atau membubarkan program tersebut bukan ranah BGN.
Sudaryono baru dilantik sebagai kepala BGN pada hari yang sama ketika menyampaikan pernyataan tersebut. Dalam penjelasannya, ia menempatkan perbaikan tata kelola sebagai fokus utama lembaga di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan MBG.
Fokus pada Gizi Aman dan Tata Kelola
Menurut Sudaryono, MBG telah direncanakan jauh sebelum Prabowo terpilih sebagai presiden. Program itu juga telah disampaikan dalam momen kampanye, sehingga BGN kini diarahkan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan kelompok sasaran.
Kelompok yang disebut menjadi sasaran program mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. BGN juga menaruh perhatian pada penyediaan gizi yang baik serta aman bagi penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan pembenahan program tidak hanya berkaitan dengan penyaluran makanan. Pelaksanaan MBG juga diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian, khususnya di wilayah desa.
“Yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia,” kata Sudaryono. Ia juga menyinggung harapan agar program ini mendukung aktivitas ekonomi di desa-desa.
Evaluasi Dapur MBG dan Penanganan Masukan
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program, termasuk kasus keracunan makanan dan dugaan penipuan yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG dikenal sebagai dapur MBG yang menjalankan layanan pemenuhan gizi di lapangan.
Sudaryono menyatakan telah menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan tersebut. Ia memastikan masukan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan.
Laporan finance.detik.com mencatat Sudaryono tidak mengarahkan responsnya pada penghentian program. Ia memilih menekankan evaluasi dan pembenahan pengelolaan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih baik serta lebih transparan.
Peringatan soal Pihak yang Mengaku Dekat
Selain evaluasi program, Sudaryono mengingatkan masyarakat dan internal pelaksana agar waspada terhadap pihak yang mengaku memiliki hubungan dekat dengannya. Peringatan itu mencakup orang yang mengatasnamakan keluarga, teman, alumni, maupun pihak lain untuk meminta perhatian atau perlakuan khusus.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya pihak yang meminta uang atau menekan jajaran internal dan SPPG. Sudaryono menegaskan tindakan semacam itu tidak berkaitan dengannya dan dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.
“Siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak bener, saya pastikan tidak ada hubungannya, silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib,” tegas Sudaryono. Pesan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penekanan agar pelaksanaan program berjalan tanpa intervensi dan praktik yang tidak semestinya.