Presiden Prabowo Subianto memberi pesan tegas kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang baru dilantik. Seluruh persoalan yang membayangi lembaga itu diminta segera dituntaskan melalui kerja yang efektif, efisien, dan cepat.
Arahan tersebut menempatkan pembenahan tata kelola sebagai pekerjaan utama di BGN. Sudaryono menegaskan jajaran lembaga tidak boleh menghindari masalah, terutama ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan.
Prabowo Minta Masalah Dihadapi
Sudaryono mengatakan Prabowo meminta BGN bergerak langsung menghadapi persoalan yang ada, bukan menjauhinya. Pesan itu disampaikan setelah Sudaryono dilantik untuk memimpin lembaga tersebut.
Dalam keterangannya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), Sudaryono menyebut arahan Presiden berfokus pada penyelesaian yang cepat. Ia menyampaikan prinsip yang ditekankan Prabowo adalah bekerja dengan kepedulian kepada masyarakat serta menggunakan akal sehat.
“Target khusus ya efektif, efisien, cepat-cepat selesai. Jadi Pak Presiden satu arahannya you have to run into the problem, kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan,” ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, pembenahan tidak cukup hanya dengan mempercepat pekerjaan. Kebijakan di BGN juga harus dibangun dengan niat baik untuk melayani masyarakat dan tetap berjalan sesuai aturan hukum.
Tata Kelola Harus Terang dan Berbasis Sistem
Sudaryono mengakui BGN masih menghadapi sejumlah persoalan tata kelola, termasuk dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, dan kurangnya keterbukaan. Ia meminta tim di internal BGN bersikap optimistis sambil memperbaiki kelemahan yang ada.
Menurut laporan finance.detik.com, Sudaryono ingin mengubah pola kerja yang sebelumnya bergantung pada individu. BGN ke depan diarahkan untuk mengandalkan aturan, petunjuk teknis, serta prosedur yang jelas.
“Yang tadinya mungkin nggak transparan, harus transparan. Yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system trust in system,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya proses pengambilan keputusan yang terbuka. Sudaryono meminta rapat dan pembahasan di lingkungan BGN dilakukan secara terang agar tidak memunculkan kecurigaan.
“Kalau orang itu misalnya orang misalnya bisik-bisik, terus rapat-rapat di rahasia, empat mata, ya udah lah kita terang benderang aja ya, Indonesia cerah, nggak perlu gelap-gelap,” kata Sudaryono. Keterbukaan itu, menurutnya, perlu menjadi bagian dari budaya kerja baru di BGN.
Proses Hukum Diserahkan kepada Aparat
Untuk perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran di BGN, Sudaryono menegaskan proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. BGN, kata dia, akan mendukung penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung.
Meski ada persoalan hukum, ia meminta pegawai tidak larut dalam pesimisme. Sudaryono menilai program MBG merupakan program yang baik dan tata kelolanya harus terus diperbaiki agar lebih terbuka.
“Kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah,” ujar Sudaryono. Ia menekankan perbaikan harus mengubah kondisi yang sebelumnya gelap menjadi lebih terang.
Masyarakat dan Media Diminta Ikut Mengawasi
Sudaryono membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta dugaan penyimpangan di lapangan segera dilaporkan agar BGN dapat melakukan investigasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik dan pemberitaan harus berangkat dari fakta. Sudaryono berharap tidak ada hoaks, fitnah, salah tafsir yang disengaja, maupun tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan program.
Ia menyatakan siap menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk awak media, terkait kondisi layanan di lapangan. Jika ada laporan mengenai dapur yang dinilai tidak berjalan dengan benar, BGN akan menindaklanjutinya secara langsung.
Sudaryono juga meminta publik tidak menyamaratakan kesalahan yang diduga dilakukan satu atau dua pihak sebagai kekeliruan seluruh pelaksana program. Baginya, pengawasan perlu berjalan beriringan dengan penegakan terhadap pelanggaran dan dukungan terhadap pihak yang bekerja sesuai aturan.