Tiongkok tengah berusaha memacu pemulihan ekonomi dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas. Meskipun pemulihan pascapandemi menunjukkan kemajuan, pertumbuhan masih didominasi oleh sektor-sektor baru seperti manufaktur hijau dan teknologi tinggi, sementara sektor tradisional terutama properti dan konsumsi massal mengalami perlambatan. Data dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok akan tumbuh 4,8 persen pada 2025 dan melambat menjadi 4,4 persen pada 2026.
Pemulihan Ekonomi yang Tidak Merata
Menurut laporan Annual Consultation Visit (ACV) yang dilakukan AMRO pada Agustus hingga September 2025, pemulihan ekonomi Tiongkok berjalan dengan dua kecepatan. Ekonom Utama AMRO, Jae Young Lee, menyatakan sektor-sektor baru berkembang dengan cepat, namun sektor properti yang masih menghadapi tekanan berat telah membatasi perluasan konsumsi domestik. Kebijakan fiskal ekspansif pada paruh pertama 2025 mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50 persen pertumbuhan PDB pada periode tersebut. Selain itu, ekspor ikut berperan penting, terutama karena produsen mempercepat pengiriman barang terkait potensi kenaikan tarif dari Amerika Serikat.
Namun, inflasi inti tetap stabil dengan laju hampir tidak bergerak, sementara prediksi inflasi keseluruhan pada 2025 akan stagnan di angka 0,0 persen dan hanya naik tipis menjadi 0,4 persen di 2026. Kondisi ini mencerminkan kendala daya beli masyarakat akibat pendapatan rumah tangga yang belum tumbuh signifikan dan permasalahan pasar properti yang belum pulih.
Tantangan dan Risiko Ekonomi
AMRO menyoroti berbagai hambatan struktural yang masih membayangi proses pemulihan ekonomi Tiongkok. Di antaranya adalah kelebihan pasokan di sektor properti, tekanan keuangan pada pemerintah daerah, serta menurunnya kualitas aset di sejumlah bank kecil dan menengah. Disamping itu, faktor jangka panjang seperti penuaan populasi, perubahan iklim, dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi berpotensi memperlambat pertumbuhan secara berkelanjutan.
Dari sisi eksternal, ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat tetap menjadi risiko utama. Potensi peningkatan proteksionisme, terutama terkait pembatasan investasi lintas batas dan teknologi, dapat mengguncang sentimen bisnis dan pasar keuangan di Tiongkok.
Kebijakan Fiskal dan Moneter Sebagai Penopang
Pemerintah Tiongkok merespons tantangan ini dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang ekspansif sepanjang 2025. Program-program seperti skema tukar tambah bagi konsumen, percepatan transfer fiskal kepada daerah, serta subsidi nasional bagi penitipan anak dijalankan untuk menggenjot permintaan domestik. Meski demikian, lemahnya kepercayaan pasar membuat penyaluran kredit tetap terbatas.
AMRO menilai pemerintah perlu mempertahankan kebijakan fiskal ekspansif pada 2026 dengan stimulus yang lebih terfokus. Bank sentral juga diharapkan melanjutkan sikap akomodatif dengan menjaga suku bunga rendah dan likuiditas yang melimpah untuk mendorong pemulihan sektor swasta sekaligus mengurangi beban utang riil.
Arah Baru Menuju Pertumbuhan Berkualitas
Transformasi ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan menjadi agenda utama Tiongkok ke depan. AMRO menekankan pentingnya reformasi fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan pembenahan hubungan pusat-daerah. Peningkatan pendapatan tenaga kerja dan layanan sosial akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai sumber pertumbuhan yang lebih tangguh.
Selain itu, reformasi di sektor industri dan pasar keuangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi investasi serta daya saing sektor swasta. Perubahan fokus investasi ke arah sektor hijau dan digital dianggap penting untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks global yang semakin terfragmentasi, Tiongkok memiliki peluang untuk tetap menjadi aktor kunci dalam sistem perdagangan internasional yang berlandaskan aturan. Sinergi antara reformasi domestik dan kepatuhan pada standar global dapat memperkuat posisi Tiongkok di pasar dunia.
Tim AMRO mengapresiasi keterbukaan serta kerja sama otoritas Tiongkok selama misi konsultasi, melihatnya sebagai langkah penting dalam transisi menuju pertumbuhan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Pendekatan konsisten dan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas pasar properti dan memperbaiki kepercayaan konsumen di masa depan.
Source: www.medcom.id