Sejumlah pimpinan fraksi di DPR ikut merespons kembali menguatnya wacana reshuffle kabinet yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka kompak menegaskan bahwa keputusan kocok ulang kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai hak prerogatif.
Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut isu reshuffle tidak perlu diperdebatkan lebih jauh di parlemen. Ia meminta pertanyaan itu diarahkan langsung ke Istana karena penentunya adalah Presiden.
PDIP serahkan keputusan ke Presiden
Puan menegaskan bahwa publik tidak bisa memaksa Presiden untuk mengambil langkah tertentu dalam urusan susunan kabinet. Menurut dia, reshuffle adalah kewenangan penuh kepala negara sehingga semua pihak perlu menunggu sikap resmi dari Istana.
Pernyataan itu memperlihatkan posisi PDIP yang memilih berhati-hati saat isu perombakan kabinet kembali menjadi bahan pembicaraan publik. Dalam isu seperti ini, partai berlambang banteng itu menempatkan Presiden sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menilai kebutuhan perubahan.
Golkar: belum dengar isu reshuffle, tapi tetap di tangan Presiden
Ketua Fraksi Golkar di DPR, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya belum mendengar adanya agenda resmi reshuffle. Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa penilaian soal perlu atau tidaknya kocok ulang kabinet hanya bisa datang dari Presiden.
Sarmuji bahkan mengibaratkan proses itu sebagai ruang kontemplasi Presiden untuk menimbang apakah reshuffle memang diperlukan. Sikap Golkar dalam isu ini menunjukkan garis yang sama, yakni menghormati penuh kewenangan Presiden dalam menyusun kabinet.
Bahlil dinilai aman dari reshuffle
Sarmuji juga menyebut Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak akan diganti jika reshuffle benar-benar terjadi. Ia menilai Bahlil punya kinerja yang baik di sektor energi, terutama dalam menjaga suplai nasional di tengah ketidakpastian global.
Berikut alasan yang disorot Sarmuji terkait kinerja Bahlil:
- menjaga ketahanan energi nasional di tengah krisis energi dunia,
- memastikan suplai energi tetap aman,
- membantu menjaga harga BBM agar tidak naik.
Pernyataan itu memperlihatkan upaya Golkar mempertahankan citra positif kadernya yang menjabat di kabinet. Di saat yang sama, partai itu tetap menghindari spekulasi berlebihan sebelum ada keputusan resmi dari Presiden.
Demokrat menilai Presiden punya pertimbangan matang
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan reshuffle sepenuhnya menjadi hak Presiden dan meyakini Prabowo memiliki pertimbangan matang dalam menilai kinerja para menteri.
Herman menilai siapa pun yang dipilih atau diganti dalam kabinet nanti adalah kewenangan Presiden semata. Sikap Demokrat ini sejalan dengan posisi dua fraksi lain yang sama-sama menahan diri untuk tidak mendahului keputusan Istana.
Istana belum buka suara
Hingga saat ini, Istana belum memberikan penjelasan resmi terkait isu reshuffle yang kembali menguat di ruang publik. Namun, Presiden Prabowo diketahui menggelar rapat terbatas bersama sejumlah orang terdekatnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Momen pertemuan itu diunggah Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan tersebut hadir Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, dan Wamentan Sudaryono yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo di Partai Gerindra.
Isi pertemuan di Istana
Dasco menyebut pertemuan membahas situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Ia juga mengatakan dirinya menyampaikan sejumlah masukan terkait fungsi legislasi DPR kepada pemerintah.
Keterangan dalam unggahan itu menyebut pertemuan berlangsung di Istana Merdeka dan menjadi ruang komunikasi antara DPR dan Presiden. Tidak ada penjelasan dari Istana mengenai hubungan rapat tersebut dengan isu reshuffle, tetapi pertemuan politik semacam ini kerap menjadi perhatian publik saat wacana perombakan kabinet muncul.
Respons fraksi di DPR terhadap isu reshuffle
- PDIP menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
- Golkar mengaku belum mendengar rencana resmi, tetapi tetap menyerahkan keputusan ke Presiden.
- Demokrat menilai Presiden memiliki pertimbangan sendiri yang matang.
- Istana belum memberi keterangan resmi soal wacana tersebut.
Wacana reshuffle terus menyita perhatian karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan pemerintah dan komposisi menteri di kabinet. Selama belum ada pernyataan resmi dari Presiden, respons dari PDIP, Golkar, dan Demokrat menunjukkan bahwa partai-partai di DPR memilih menunggu keputusan Istana sambil menjaga ruang komunikasi politik tetap terbuka.