Israel telah mengajukan permintaan ke pengadilan untuk mencabut kewarganegaraan dua warga Palestina yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana terorisme. Langkah ini menjadi uji coba pertama dari undang-undang baru yang memperbolehkan deportasi warga Palestina yang terlibat dalam kejahatan kekerasan tertentu.
Dokumen pengadilan yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tingkat keseriusan kejahatan dan pembayaran yang diterima para pelaku dari dana Otoritas Palestina menjadi alasan pencabutan kewarganegaraan dan pengusiran. Sekitar satu dari lima warga Israel adalah orang Palestina, sehingga kebijakan ini menuai kritik karena dinilai diskriminatif terhadap warga Palestina dibandingkan warga Yahudi.
Kritik dan Kontroversi atas Undang-Undang Pencabutan Kewarganegaraan
Kelompok hak asasi menganggap undang-undang ini tidak adil karena hanya menargetkan warga Palestina yang menerima bantuan dari Otoritas Palestina. Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini membatasi penerapannya berdasarkan identitas etnis dan mengecualikan warga Yahudi, termasuk para pemukim yang dihukum atas serangan terhadap warga Palestina.
Netanyahu berpendapat bahwa dana dari Otoritas Palestina ini mendukung tindakan kekerasan, termasuk serangan terhadap warga sipil. Di sisi lain, pejabat Palestina menanggapinya sebagai bentuk bantuan sosial bagi keluarga yang anggotanya ditahan di penjara Israel. Mereka juga menolak klaim bahwa pembayaran tersebut hanya untuk mendukung tindakan kekerasan, karena sebagian besar penerima bantuan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
Penerapan Undang-Undang dan Kasus Pertama
Netanyahu mengumumkan bahwa proses hukum telah dimulai terhadap dua individu, dengan kasus-kasus tambahan yang akan segera menyusul. Salah satu dokumen pengadilan mengungkap permintaan pengadilan untuk mencabut kewarganegaraan Mohamad Hamad, seorang warga dari Yerusalem Timur berusia 48 tahun. Hamad dinyatakan bersalah atas pelanggaran terkait terorisme dan penerimaan dana yang berhubungan dengan terorisme.
Hamad dihukum atas dakwaan penembakan dan perdagangan senjata pada 2002 dan menjalani hukuman penjara selama lebih dari dua dekade sebelum akhirnya dibebaskan. Undang-undang tahun ini berlaku bagi warga negara atau penduduk tetap yang terbukti melanggar loyalitas kepada Israel, termasuk tindakan terorisme.
Dampak Hukum dan Pandangan Hukum
Hassan Jabareen, Direktur Pusat Hukum Adalah di Israel, mengecam penerapan undang-undang ini sebagai propaganda yang sinis. Ia menilai pencabutan kewarganegaraan melanggar prinsip dasar supremasi hukum karena dilakukan terhadap individu yang telah menjalani hukuman mereka. Menurutnya, pemerintah Israel berusaha menghilangkan dasar perlindungan hak individu dengan mencabut status kewarganegaraan mereka.
Jika permintaan ini disetujui pengadilan, Israel akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang secara hukum mencabut kewarganegaraan orang yang lahir dengan status tersebut, serupa dengan kebijakan Bahrain. Negara-negara seperti Inggris dan Prancis hanya mencabut kewarganegaraan warga yang berkewarganegaraan ganda atau naturalisasi, di mana perjanjian internasional melarang negara menjadikan seseorang tanpa kewarganegaraan.
Aspek Deportasi dan Status Warga Palestina
Israel berargumen bahwa pembayaran Otoritas Palestina cukup sebagai alasan untuk mencabut kewarganegaraan dan mendeportasi warga Palestina ke wilayah Tepi Barat atau Gaza. Namun, permintaan resmi tidak menyebutkan tujuan pasti deportasi bagi para warga yang terkena kebijakan ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai nasib dan hak-hak warga Palestina setelah pencabutan kewarganegaraan.
Langkah ini menjadi titik penting dalam kebijakan keamanan Israel dan berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang besar terhadap warga Palestina dengan kewarganegaraan Israel yang tersangkut pada pelanggaran serius. Proses hukum berikutnya akan menjadi penentu bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dan bagaimana hak asasi masyarakat yang terdampak akan dijaga.
