Indonesia menghadapi kebingungan dalam proses transisi energi setelah keputusan terbaru pemerintah yang membatalkan rencana penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara Cirebon-1. Pembangkit ini awalnya dijadwalkan tutup pada awal 2035 sebagai bagian dari upaya yang didukung internasional untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara yang mencemari lingkungan.
Namun, perubahan kebijakan ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen Jakarta dalam mewujudkan transisi energi bersih. Warga di sekitar pabrik, seperti Supriyanto, mengeluhkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka, terutama menghilangnya hasil laut akibat limbah pabrik.
Dampak Lingkungan dan Sosial di Sekitar Cirebon-1
Pabrik Cirebon-1 mulai beroperasi sejak 2012 dengan kapasitas 660 megawatt. Pengoperasian pabrik ini telah memengaruhi ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan setempat. Warga melaporkan keberadaan kerang hijau dan ikan yang semakin menurun karena limbah panas dan air buangan dari pabrik. Sarjum, seorang pedagang seafood, bahkan terpaksa mencari pekerjaan lain akibat menurunnya stok ikan.
Meskipun konsorsium pemilik pabrik menyatakan limbah air dibuang sesuai standar pemerintah dengan kondisi suhu dan kejernihan yang diatur, studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengaitkan emisi polutan dari pabrik ini dengan lebih dari 400 kematian setiap tahun akibat gangguan pernapasan di wilayah sekitar.
Kendala dalam Pendanaan dan Koordinasi Internasional
Cirebon-1 dipilih sebagai proyek utama dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS yang bertujuan mendukung negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mengurangi penggunaan batu bara. Namun, realisasi dana tersebut masih minim dengan hanya sekitar 3,4 miliar dolar AS yang tersedia, dan beberapa mitra internasional seperti Amerika Serikat sudah menarik diri dari kesepakatan ini.
Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara dari Center of Economic and Law Studies, adanya beberapa program transisi energi berbeda-beda dari negara-negara mitra menyebabkan stagnasi. Ia menyarankan perlunya reformulasi JETP yang lebih fokus pada kebutuhan dan kondisi komunitas lokal.
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Transisi Energi
Presiden Prabowo Subianto sempat berkomitmen untuk mengakhiri penggunaan pembangkit fosil dalam waktu 15 tahun mendatang. Namun, pemerintah kemudian memutuskan untuk tetap mengoperasikan Cirebon-1 dengan alasan teknologi "supercritical" yang lebih efisien dan umur panjang pabrik tersebut. Pemerintah berencana menutup pembangkit yang lebih tua dan kurang efisien sebagai gantinya.
Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform menjelaskan bahwa keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur pengganti membuat pemerintah mengambil keputusan tersebut untuk menghindari lonjakan harga listrik. Keputusan ini dinilai memberikan sinyal yang ambigu dan menimbulkan keraguan pada komitmen pemerintah terhadap energi bersih.
Dinita Setyawati, analis energi dari Ember, mengemukakan bahwa diperlukan pasar energi yang lebih fleksibel dengan deregulasi dan subsidi untuk mempercepat peralihan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Proporsi Batu Bara dalam Pasokan Energi Indonesia
Saat ini, batu bara menyumbang hampir 70 persen dari total listrik yang dihasilkan di Indonesia. Proyeksi dari PLN dan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air menunjukkan potensi penambahan kapasitas pembangkit batu bara dan gas mencapai hampir 50 gigawatt hingga 2034, termasuk pembangkit tambahan untuk industri. Kondisi ini semakin menantang upaya transisi energi yang diupayakan.
Kondisi Masyarakat Lokal dan Pandangan Beragam
Di tengah kontroversi, warga lokal menunjukkan sikap yang beragam. Pengelola pabrik dan pekerja yang menggantungkan hidup pada pembangkit ini juga menyuarakan kekhawatiran terhadap nasib ekonomi mereka apabila pabrik ditutup. Namun, aktivis lingkungan dan sebagian masyarakat tetap mendesak penutupan pabrik demi kesehatan dan kelestarian alam.
Sarjum, yang kehilangan penghasilan dari perdagangan ikan, secara aktif mengkampanyekan penutupan Cirebon-1 demi masa depan generasi mendatang. Ia percaya polusi dari pabrik tersebut memperlambat kematian warga secara perlahan.
Keputusan pemerintah yang berbalik arah dalam pengoperasian pembangkit batu bara Cirebon-1 ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan nyata dalam transisi energi Indonesia. Keterbatasan pendanaan, kebutuhan menjaga harga listrik tetap terjangkau, dan berbagai kepentingan lokal menjadi faktor penting yang menentukan jalannya kebijakan energi ke depan.