Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, menyatakan bahwa dunia telah memberikan Israel "izin untuk menyiksa" rakyat Palestina. Dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Albanese menegaskan bahwa praktik penyiksaan ini telah menjadi kebijakan negara yang sistematis di Israel.
Albanese menggambarkan kehidupan di wilayah pendudukan sebagai deretan penderitaan fisik dan mental yang tak berujung bagi warga Palestina. Ia menyatakan, "Siksaan ini meluas jauh melampaui tembok penjara, membentuk lingkungan menyiksa yang diterapkan Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki."
Kritik dan Kontroversi terhadap Pernyataan Albanese
Pernyataan Albanese menuai kecaman keras dari Israel dan beberapa negara pendukungnya. Misi Israel di Jenewa menudingnya sebagai agen kekacauan yang membundel tuduhan dengan narasi ekstremis yang berbahaya. Mereka menyebut dokumen yang dibuat Albanese sebagai "seruan politis penuh emosi" yang bertujuan merongrong keberadaan negara Israel.
Meski demikian, Albanese menegaskan bahwa kesaksian yang dikumpulkan tidak hanya menggambarkan penderitaan individual, melainkan bukti kejahatan kebrutalan yang menargetkan keseluruhan rakyat Palestina di seluruh wilayah yang diduduki. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk balas dendam kolektif dengan niat destruktif.
Tuntutan untuk Mengakhiri Impunitas
Pelapor khusus PBB memperingatkan bahwa respons dunia internasional akan menjadi ujian atas tanggung jawab hukum dan moral negara-negara. Ia menyebutkan, "Pengabaian terhadap hukum internasional tidak akan berhenti di Palestina, melainkan sudah meluas dari Lebanon hingga Iran, dan jika dibiarkan akan menyebar lebih jauh."
Duta besar Palestina, Ibrahim Khraishi, mendukung laporan tersebut dan mengajak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan tegas guna menghentikan impunitas dan memastikan akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa penyiksaan yang terjadi bukan kasus individual, melainkan sistematis dan kolektif.
Dukungan dari Organisasi dan Negara-negara
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara juga mengutuk praktik tersebut. Mereka menekankan bahwa impunitas telah mengakar dan perlindungan hukum telah terkikis. OKI menuduh bahwa kejahatan itu sengaja dilakukan untuk mendorong penderitaan kolektif dan penghapusan identitas rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri.
Venezuela mempertanyakan posisi komunitas internasional dan mengkritik sikap diam negara-negara lain yang bahkan turut mendanai apa yang disebut sebagai pembantaian tersebut. Sementara itu, perwakilan Afrika Selatan menyatakan bahwa ketidakbertindakan terhadap kebrutalan Israel bukanlah netralitas, melainkan sebuah bentuk kolusi.
Fakta Penting dalam Laporan UN
- Penyiksaan telah menjadi praktik negara di wilayah pendudukan Israel.
- Negara-negara dunia secara tidak langsung memperbolehkan praktik penyiksaan ini.
- Kondisi hidup warga Palestina penuh penderitaan fisik dan psikologis.
- Pengabaian hukum internasional di wilayah pendudukan berpotensi menyebar ke negara lain.
- Seruan mendesak bagi dunia untuk menghentikan impunitas dan memastikan akuntabilitas.
Pengungkapan dari pelapor khusus PBB ini menyoroti situasi kemanusiaan yang kritis di wilayah pendudukan Palestina. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian dan tindakan lebih serius dari komunitas internasional guna menghentikan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.
