Presiden Prancis Emmanuel Macron meresmikan sebuah memorial di Paris untuk menghormati korban genosida Rwanda 1994. Langkah ini menandai babak penting dalam upaya Prancis mempererat hubungan dengan Rwanda, sambil terus berhadapan dengan perannya sendiri dalam salah satu tragedi paling kelam abad ke-20.
Di hadapan Presiden Rwanda Paul Kagame, Macron menyebut monumen itu sebagai “puncak dari pencarian panjang dan sabar akan kebenaran”. Ia juga mengatakan bahwa rekonsiliasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah muncul antara Rwanda dan Prancis.
Monumen itu diberi nama “L’Archive” atau “The Archive”. Bentuknya terdiri dari dua stele dari kuningan hitam dengan ukiran penghormatan untuk sekitar 800.000 pria, wanita, dan anak-anak, yang sebagian besar adalah etnis Tutsi, yang dibunuh antara April dan Juli 1994.
Jejak panjang tanggung jawab Prancis
Peresmian memorial ini datang lima tahun setelah Macron berkunjung ke Kigali dan pertama kali mengakui kegagalan Prancis untuk menanggapi peringatan tentang pembantaian yang akan terjadi di Rwanda. Macron juga pernah mengatakan bahwa Prancis, bersama sekutu Barat dan Afrika, tidak memiliki kemauan untuk menghentikan genosida itu, meski ia belum mengeluarkan permintaan maaf formal.
Ketegangan antara kedua negara sudah berlangsung lama. Saat genosida terhadap Tutsi terjadi pada 1994, Prancis adalah pendukung lama pemerintah Rwanda yang didominasi Hutu, dan hubungan itu memicu puluhan tahun gesekan, termasuk putusnya hubungan diplomatik antara 2006 dan 2009.
Sebuah komisi yang dibentuk Macron dan dipimpin sejarawan Vincent Duclert pada 2021 menyimpulkan bahwa Prancis dibutakan oleh sikap kolonialnya terhadap peristiwa yang mengarah ke genosida. Komisi itu menilai Prancis memikul tanggung jawab “serius dan luar biasa” karena gagal mengantisipasi pembantaian, tetapi tidak menemukan bukti bahwa Paris terlibat dalam pembunuhan tersebut.
Kagame puji langkah Prancis
Dalam upacara peresmian, Kagame memuji upaya Prancis untuk mengambil bagian tanggung jawabnya. Ia juga memuji Macron atas “keberanian dan kemanusiaan” yang ditunjukkannya.
Kagame mengatakan Prancis tidak sendirian dalam gagal bertindak, tetapi tidak ada negara lain yang melangkah sejauh Prancis dalam meluruskan catatan sejarah dan menerima bagiannya dalam tragedi itu. Ia menambahkan bahwa menghadapi tanggung jawab sejarah membutuhkan keberanian besar karena memicu penolakan keras dari pihak-pihak yang harus menjawab pertanyaan.
Genosida kini masuk sejarah publik Prancis
Vincent Duclert menyebut peresmian monumen itu sebagai langkah yang kuat. Ia mengatakan genosida terhadap Tutsi kini sepenuhnya menjadi bagian dari sejarah publik Prancis.
Di sisi hukum, pengadilan Prancis berdasarkan prinsip yurisdiksi universal telah menghukum sejumlah warga Rwanda atas peran mereka dalam pembantaian tersebut. Pada Mei, peradilan Prancis juga memerintahkan dilanjutkannya kembali penyelidikan yang telah berlangsung hampir dua dekade atas tuduhan bahwa istri mendiang Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, yang telah tinggal di Prancis sejak 1998, terlibat dalam genosida.