Jepang telah melaksanakan eksekusi mati pertama sejak 2022, menargetkan Takahiro Shiraishi yang dijuluki “pembantai Twitter”. Eksekusi ini dilaporkan pada Jumat, 27 Juni 2025, meskipun Kementerian Kehakiman belum memberikan konfirmasi resmi. Shiraishi, seorang pria berusia 34 tahun, divonis mati karena membunuh sembilan orang pada tahun 2017.
Takahiro Shiraishi membujuk korbannya, sebagian besar perempuan berusia antara 15 hingga 26 tahun, melalui media sosial Twitter (sekarang dikenal sebagai X). Taktiknya adalah menawarkan bantuan kepada mereka yang merasa ingin bunuh diri, kemudian mengajak mereka ke apartemennya di dekat Tokyo. Di sana, ia melakukan pembunuhan dan memutilasi tubuh mereka, menyimpan potongan-potongan tersebut di dalam pendingin di sekitar apartemennya.
Laporan dari NHK dan media lainnya menyoroti bahwa Shiraishi mengakui semua tindakan keji tersebut. Ia menampilkan niat jahatnya dengan berpura-pura membantu mereka yang ingin mengakhiri hidup. Hal ini menambah kesedihan dan keprihatinan masyarakat akan dasar moral tindakan tersebut.
Jepang, bersama dengan Amerika Serikat, merupakan salah satu dari sedikit negara anggota G-7 yang masih mempertahankan praktik hukuman mati. Dukungan publik terhadap hukuman mati di Jepang juga tergolong tinggi. Menurut survei pemerintah tahun 2024 yang melibatkan 1.800 responden, sekitar 83% warga Jepang menilai hukuman mati tidak dapat dihindari.
Sebelum eksekusi Shiraishi, eksekusi terakhir di Jepang dilakukan pada 2022 terhadap Tomohiro Kato, pelaku serangan di distrik Akihabara, Tokyo, yang menewaskan tujuh orang. Kato mengakui niatnya untuk membunuh tanpa peduli siapa korbannya. Ini mencerminkan fenomena kejahatan yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat Jepang.
Data Kementerian Kehakiman mencatat hingga Desember 2023, terdapat sekitar 107 narapidana yang menunggu pelaksanaan hukuman mati. Jepang melaksanakan hukuman mati hanya dengan cara gantung, yang merupakan metode resmi yang diterapkan.
Meskipun ada prosedur hukum yang menyatakan bahwa eksekusi harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, banyak terpidana mati yang justru menjalani kurungan isolasi bertahun-tahun, menimbulkan dampak serius pada kesehatan mental mereka. Praktik ini seringkali memicu kritik internasional, yang menyatakan bahwa proses dilakukan secara tidak transparan dan tidak manusiawi.
Sampai saat ini, eksekusi massal yang paling mencolok dalam sejarah Jepang terjadi pada tahun 2018. Ketika itu, Shoko Asahara, pendiri sekte sesat Aum Shinrikyo, dan 12 anggota lainnya dieksekusi. Sekte ini terkenal karena serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 14 orang dan melukai ribuan lainnya.
Dengan kencangnya kritik terhadap hukuman mati dan kondisi di penjara, Jepang tetap mempertahankan praktik ini berdasarkan dukungan publik yang kuat. Eksekusi Takahiro Shiraishi menandai sebuah babak baru dalam debat mengenai hukuman mati di Jepang, mengingat banyaknya kasus kejahatan serius yang terjadi. Kejadian ini kembali memunculkan diskusi dalam masyarakat mengenai etika dan efektivitas hukuman mati sebagai bentuk pembalasan.
Sekalipun banyak pihak yang berpendapat bahwa ada jalan yang lebih manusiawi dan konstruktif untuk menangani kejahatan berat, kenyataannya, dukungan masyarakat terhadap hukuman mati tetap dominan. Epoch dari eksekusi ini dapat menjadi refleksi penting bagi Jepang dalam menapaki masa depan hukum dan keadilan sosial.