Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan kapasitas pekerja migran di wilayahnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dukungan penuh agar para pekerja migran dari provinsi ini mampu berkarier sebagai tenaga profesional di berbagai negara.
Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Semarang, Luthfi menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan asistensi KP2MI di Jawa Tengah. Provinsi ini termasuk salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.
Data menunjukkan jumlah pekerja migran Jawa Tengah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 17.440 orang, lalu naik menjadi 47.493 orang pada 2022. Tahun 2023 jumlahnya mencapai 64.566 orang, dan pada 2024 sebanyak 66.610 orang. Meski mengalami penurunan menjadi 62.276 orang di 2025, angka ini masih termasuk besar. Para pekerja tersebut tersebar di berbagai negara tujuan.
Kota dan kabupaten asal PMI yang dominan meliputi Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen. Pemerintah daerah berupaya agar keberangkatan pekerja migran tertib sesuai aturan dan hukum, sehingga mereka tidak mengalami eksploitasi.
Pengembangan Kapasitas dan Ekosistem Perlindungan Pekerja Migran
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya membangun ekosistem yang mendukung pengembangan kapasitas pekerja migran. Ia mengapresiasi langkah KP2MI dalam hal peningkatan kompetensi dan perlindungan pekerja. Jawa Tengah memiliki berbagai fasilitas pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, dan politeknik yang siap mempersiapkan pekerja migran dengan keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan.
Luthfi mengatakan, "Minimal ekosistem pemberangkatan pekerja migran harus sesuai proporsi dan tujuan negara, seperti pengetahuan bahasa, budaya, dan keprofesionalan. Kalau sudah siap, pekerja migran bisa bekerja dengan baik dan aman."
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja migran akan efektif jika dimulai sejak proses keberangkatan. Banyak masalah yang dialami pekerja sering kali berakar dari prosedur keberangkatan yang tidak tepat.
Tindak Lanjut dan Strategi Nasional
Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan bahwa pertemuan ini sebagai langkah awal mendata sarana dan prasarana di wilayah kantong pekerja migran Jawa Tengah. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan penempatan lebih dari 500.000 calon pekerja Indonesia di sektor profesional.
Dzulfikar mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten. “Perlindungan pekerja migran harus dilihat sebagai sistem yang komprehensif, mulai dari pengembangan kompetensi, pelatihan vokasi, pembelajaran bahasa, pengurusan dokumen, sampai penempatan kerja,” ujarnya.
Provinsi Jawa Tengah dinilai sangat siap mendukung program nasional terutama dari segi kapasitas pendidikan dan pelatihan. Total daya tampung yang tersedia dari seluruh sekolah vokasi, BLK, SMK, dan politeknik di wilayah ini mencapai sekitar 1.200.000 peserta.
Dzulfikar menyampaikan, “Ini menjadi kabar baik bagi program percepatan pengembangan pekerja migran profesional dan segera akan dibentuk tim khusus untuk menyusun agenda strategis pelaksanaan.”
Investasi terhadap pengembangan kapasitas dan perlindungan pekerja migran Jawa Tengah diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai sumber tenaga profesional di pasar internasional. (*)
