Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mendorong Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai gerakan koperasi memegang peran penting agar koperasi yang sudah terbentuk bisa tumbuh sehat, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorongan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah DEKOPINWIL Jawa Timur di Surabaya, Selasa malam (9/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi gerakan koperasi sekaligus ajang memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah.
Jawa Timur di garis depan program nasional
Farida menegaskan bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu agenda strategis nasional saat ini. Program itu diarahkan untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan kelurahan, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas akses pembiayaan masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Menurut dia, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam implementasi program tersebut. Di provinsi ini telah terbentuk 8.494 KDKMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, sehingga daerah itu berada di garis depan pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden RI Prabowo Subianto juga meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional. Dari jumlah itu, 530 unit berada di Provinsi Jawa Timur.
Peran DEKOPIN dinilai krusial
Farida menyebut pemerintah bisa menyiapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem pendukung, tetapi gerakan koperasi tetap harus menjaga nilai, prinsip, dan jati diri koperasi. Karena itu, ia menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL semakin penting dalam memastikan KDKMP tidak hanya terbentuk, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.
Ia menyambut baik komitmen DEKOPIN dan DEKOPINWIL Jawa Timur untuk terus mengawal, mendampingi, dan memperkuat KDKMP. Farida berharap organisasi itu dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pendidikan perkoperasian dan meningkatkan kapasitas pengurus serta pengawas koperasi.
Ia menekankan bahwa setiap KDKMP perlu berkembang sebagai koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Baginya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga dari kualitas pengelolaannya di lapangan.
Koperasi sebagai penyangga ekonomi rakyat
Di tengah tantangan ekonomi global, Farida menilai nilai-nilai koperasi justru semakin relevan. Menurut dia, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan berusaha, dan membuat manfaat pembangunan lebih merata.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam pandangannya, koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, sehat, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman.
Farida turut mengapresiasi penyelenggaraan Rakerwil DEKOPINWIL Jawa Timur. Ia menyebut forum itu penting untuk menyatukan langkah gerakan koperasi dan merumuskan langkah konkret dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi ke depan.
Kekuatan koperasi Jawa Timur
Farida juga menyoroti besarnya basis koperasi di Jawa Timur. Berdasarkan data Online Data System Kementerian Koperasi, provinsi itu memiliki 29.233 koperasi aktif dengan 7.021.652 anggota dan volume usaha Rp44,34 triliun.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan Jawa Timur sebagai salah satu pusat kekuatan gerakan koperasi Indonesia. Dengan modal itu, provinsi ini dinilai berpotensi menjadi lokomotif pengembangan koperasi nasional, termasuk dalam mengawal keberhasilan KDKMP.
Di acara itu hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari, Ketua Harian DEKOPIN Priskhianto, Ketua DEKOPINWIL Jawa Timur Slamet Sutanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa. Farida menutup pesannya dengan dorongan agar kolaborasi antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin erat.
