Pengangguran di Jawa Tengah masih berada pada level yang perlu mendapat perhatian serius. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di provinsi ini mencapai 1,04 juta orang pada Agustus 2025, turun tipis sekitar 7.000 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Angka tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Kesenjangan itu dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat lulusan sulit terserap pasar kerja meski peluang ekonomi di daerah terus bergerak.
Mismatch Kompetensi Jadi Sorotan
Isu ketidaksesuaian kompetensi mengemuka dalam forum diskusi “DIMENSI” atau Diskusi Seputar Kompetensi yang digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang, Sabtu (11/4/2026). Forum itu membahas perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri untuk menjawab persoalan pengangguran secara lebih terarah.
Ketua DPD Ikatan Asesor Profesional (IASPRO) Jawa Tengah, Agus Sururi, menegaskan bahwa mismatch kompetensi merupakan persoalan mendasar yang tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia menilai seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak bersama agar jarak antara lulusan dan kebutuhan lapangan kerja dapat dipersempit.
“Ketika pemerintah sebagai regulator, akademisi, dan praktisi industri duduk bersama, solusi akan lebih mudah ditemukan,” ujar Agus usai kegiatan. Ia menekankan pentingnya kerja kolaboratif untuk menghadapi perubahan pasar kerja yang semakin cepat.
Bonus Demografi Bisa Jadi Peluang atau Beban
Jawa Tengah memiliki modal besar dari sisi bonus demografi karena jumlah angkatan kerja yang melimpah. Namun, potensi itu bisa berubah menjadi beban jika kualitas sumber daya manusia tidak tumbuh seiring dengan kebutuhan sektor industri.
Agus menyebut tantangan utama saat ini bukan hanya banyaknya pencari kerja, tetapi juga apakah mereka memiliki keterampilan yang tepat. Dalam pandangannya, pengangguran tidak semata-mata disebabkan kurangnya lapangan kerja, melainkan juga karena daya saing tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
Berikut beberapa persoalan yang disorot dalam forum tersebut:
- Kurikulum pendidikan yang masih tertinggal dibanding perkembangan industri.
- Minimnya akses siswa terhadap teknologi produksi modern.
- Keterampilan kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar industri.
- Kebutuhan pemagangan dan pelatihan ulang yang masih perlu diperluas.
Teknologi Industri Bergerak Lebih Cepat
Perubahan teknologi di sektor industri dinilai berlangsung lebih cepat daripada pembaruan di lembaga pendidikan dan pelatihan. Agus mencontohkan industri furnitur yang kini sudah banyak memakai mesin modern, otomatisasi, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan, sementara sebagian peserta didik belum pernah mengoperasikan perangkat serupa.
Kondisi itu membuat lulusan menghadapi kesenjangan kompetensi saat memasuki dunia kerja. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan industri berubah sangat cepat, sedangkan proses adaptasi pendidikan kerap memerlukan waktu lebih lama.
Agus menilai relevansi pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas utama. Ia juga mengingatkan bahwa lulusan tidak cukup hanya memiliki keinginan untuk bekerja tanpa bekal kemampuan yang memadai.
“Kalau mentalitas lulusan hanya ingin kerja tanpa kompetensi yang mumpuni, mereka akan sulit bersaing,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ekosistem kompetensi yang kolaboratif, terstandar, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.
Dorongan Perkuat Pendidikan Vokasi dan Pemagangan
Melalui forum DIMENSI, IASPRO mendorong langkah strategis untuk memperkuat pendidikan berbasis kompetensi di Jawa Tengah. Dorongan ini termasuk memperluas program pemagangan agar peserta didik bisa mengenal langsung ritme kerja dan teknologi di industri.
Selain itu, peningkatan keterampilan atau upskilling bagi tenaga kerja juga dianggap penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pekerja yang sudah masuk pasar kerja agar tetap relevan dengan perkembangan industri.
Forum itu juga menegaskan perlunya keterlibatan aktif dunia usaha dalam penyusunan standar kompetensi. Dengan begitu, lembaga pendidikan dapat menyesuaikan materi ajar dan praktik kerja agar lebih dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kondisi pengangguran di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pembenahan tidak cukup dilakukan pada sisi penyerapan tenaga kerja saja. Relevansi pelatihan, pembaruan kurikulum, dan koneksi yang lebih erat antara sekolah, balai pelatihan, serta industri menjadi faktor penting agar jumlah pengangguran tidak terus bertahan di atas satu juta orang.
