Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM meminta seluruh pemerintah daerah di 27 kabupaten dan kota di Jabar mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan itu ia dorong agar pemprov dan pemda bergerak selaras dalam mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk hingga ke tingkat desa.
Permintaan tersebut disampaikan KDM dalam forum Musrenbang Jawa Barat untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi pada Gedung Pakuan, Bandung. Ia menegaskan bahwa RAPBD di daerah tidak akan diteken jika arah anggaran tidak memberi porsi yang memadai untuk infrastruktur.
Dorongan agar pemda dan provinsi satu arah
KDM menyebut pembangunan di Jabar tidak boleh berjalan sendiri-sendiri antara provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut dia, konektivitas anggaran penting agar program pembangunan bisa saling menguatkan dan tidak timpang antarwilayah.
“Itu kebijakan kita. Provinsi dan kabupaten/kota kan harus selaras dalam kebijakannya,” kata KDM dikutip pada Jumat, 17 April 2026. Ia menekankan bahwa APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota supaya hasil pembangunan lebih terasa luas.
Target pembangunan sampai desa
KDM menjelaskan, alokasi 7,5 persen itu diharapkan bisa memperkuat pembangunan dan perbaikan jalan, bukan hanya di level provinsi. Ia ingin alokasi itu ikut menyentuh akses jalan di desa yang selama ini masih menjadi keluhan warga.
Berikut poin utama dari arahan KDM kepada pemda di Jabar:
- Mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk infrastruktur.
- Menyelaraskan kebijakan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- Memperluas pembangunan hingga ke jalan-jalan desa.
- Menghindari ketimpangan kualitas infrastruktur antardaerah.
Menurut KDM, kebijakan itu lahir bukan semata dari kehendak pribadi, melainkan dari aspirasi masyarakat yang terus meminta perbaikan infrastruktur dasar. Ia menilai kebutuhan publik harus menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran daerah.
Target empat tahun ke depan
KDM menyampaikan target pembangunan akses jalan yang lebih merata di Jawa Barat bisa tercapai dalam empat tahun ke depan. Saat ini, menurut dia, Pemprov Jabar masih berfokus menyelesaikan pembangunan dan perbaikan jalan di tingkat provinsi yang ditargetkan selesai pada 2026.
Setelah itu, KDM ingin pekerjaan dilanjutkan secara lebih luas agar pemerataan infrastruktur benar-benar terasa sampai ke wilayah desa. Ia menyebut target berikutnya adalah memastikan kondisi jalan yang buruk tidak lagi menjadi pemandangan umum di banyak desa.
“Saya tidak ingin ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk,” tegasnya. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa arah kebijakan anggaran Jabar ke depan akan lebih menitikberatkan pada konektivitas wilayah dan kebutuhan dasar masyarakat.
