Kementerian PPN/Bappenas mendorong Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dengan tetap menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mempersempit ketimpangan. Dorongan ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Bappenas menilai penguatan ekonomi Jawa Timur perlu berjalan seiring dengan kualitas pembangunan yang lebih merata. Pemerintah pusat dan daerah juga sedang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 dalam kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi.
Arah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
Rachmat menyebut target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur harus diarahkan ke akselerasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam dokumen RKP 2027, proyeksi pertumbuhan nasional dan daerah diarahkan pada kisaran 6,3 hingga 7,5 persen yang selaras dengan RPJMN 2025–2029.
Pemerintah pusat melihat Jawa Timur sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Dengan kontribusi industri, perdagangan, logistik, pertanian, dan jasa yang besar, kinerja provinsi ini dinilai dapat memberi efek berantai bagi pertumbuhan wilayah lain.
Sinergi pusat dan daerah jadi kunci
Bappenas menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar program prioritas nasional berjalan efektif. Sejumlah program yang disorot antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, dan penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.
Sinergi ini dibutuhkan agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi yang kuat, belanja pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan hasilnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Proyek strategis di Jawa Timur
Bappenas juga mendorong percepatan berbagai proyek strategis di Jawa Timur yang dinilai punya dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek tersebut mencakup pembangunan bendungan, sistem penyediaan air minum, kilang minyak Tuban, pengembangan biofuel, jalan tol, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di Gresik dan Singasari.
Berikut sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama:
- Infrastruktur air dan bendungan untuk memperkuat ketahanan sumber daya.
- Kilang minyak Tuban dan biofuel untuk mendukung ketahanan energi.
- Jalan tol dan konektivitas untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
- Kawasan ekonomi khusus di Gresik dan Singasari untuk menarik investasi dan industri bernilai tambah.
Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai penting karena dapat menurunkan biaya logistik dan mempercepat mobilitas ekonomi. Dalam jangka menengah, dampaknya diharapkan terlihat pada peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Gerbangkertosusila dinilai jadi motor ekonomi
Kawasan metropolitan Surabaya atau Gerbangkertosusila disebut memiliki prospek kuat sebagai pilar ekonomi Jawa Timur. Kawasan yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan itu didukung konektivitas yang makin terintegrasi.
Dengan basis industri, pelabuhan, perdagangan, dan jasa yang besar, kawasan tersebut dinilai mampu menarik aktivitas ekonomi baru. Penguatan kawasan metropolitan ini juga dipandang strategis untuk menjaga pertumbuhan Jawa Timur tetap berada di jalur ekspansi yang tinggi.
Pentingnya tata kelola data
Selain proyek fisik dan program sosial, Bappenas menyoroti penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia. Sistem ini dinilai sebagai fondasi bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Bappenas juga menyebut harmonisasi data antara pusat, daerah, dan desa perlu dijaga agar pembangunan desa berjalan selaras. Dengan data yang konsisten, pemerintah dapat lebih mudah memetakan kebutuhan wilayah, memantau capaian, dan memperbaiki kebijakan bila diperlukan.
Rachmat menegaskan bahwa RKP 2027 harus menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat ekonomi daerah karena ekonomi nasional akan ikut menguat ketika daerah tumbuh lebih solid. Jawa Timur pun diposisikan sebagai salah satu daerah kunci untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan tinggi bisa berjalan bersama penurunan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
