Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji perubahan besar dalam cara menarik pendapatan dari sektor transportasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar bagi pengguna kendaraan yang melintas di jalan provinsi.
Gagasan itu muncul sebagai upaya mencari skema yang dinilai lebih adil bagi masyarakat. Dedi menilai sistem pajak kendaraan yang berlaku sekarang masih membebankan pemilik kendaraan setiap tahun, meski kendaraan tersebut tidak selalu dipakai di jalan raya.
Menurut Dedi, prinsip yang ingin dibangun adalah siapa yang memakai jalan provinsi, dialah yang membayar. Ia menyebut skema itu lebih berkeadilan dibandingkan model pajak kendaraan yang tetap dipungut meski mobil atau motor jarang digunakan.
Usulan tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin siang, 11 Mei 2026. Dalam penjelasannya, wacana ini masih berada dalam tahap kajian akademik sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh.
Jika nantinya diterapkan, Pemprov Jabar tidak ingin menggunakan gerbang fisik konvensional untuk memungut pembayaran. Pemerintah provinsi berencana memanfaatkan teknologi digital agar skema jalan berbayar bisa berjalan lebih efisien.
Wacana ini langsung menempatkan Jawa Barat dalam pembahasan baru soal keadilan fiskal di sektor transportasi. Di sisi lain, gagasan tersebut juga menunjukkan arah kebijakan yang lebih menautkan beban biaya dengan intensitas penggunaan infrastruktur jalan.
