Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut ada sekitar 77 ribu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Angka itu muncul dari pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB, dan Pemprov Jabar menyiapkan jalur sekolah swasta gratis sebagai solusi.
Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan siswa yang belum masuk sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan agar anak tetap mendapat tempat belajar.
Di sisi lain, total peserta yang mengikuti PCMB tercatat mencapai 444 ribu calon murid baru. Dari data yang terpetakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut ada potensi sekitar 70 ribu siswa yang belum bisa diakomodir di sekolah negeri.
Penyaluran ke sekolah swasta hanya berlaku bagi siswa yang sudah mengikuti PCMB. Sekolah yang dipilih juga bukan sembarang sekolah, melainkan sekolah swasta yang sudah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar.
Mulai tahun ajaran 2026/2027, biaya pendidikan siswa di sekolah swasta yang masuk skema ini akan ditanggung Pemprov Jabar. Dedi Mulyadi menegaskan orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk pendidikan anak di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Namun, tidak semua sekolah swasta ikut dalam program ini. Sekolah swasta favorit atau unggulan yang biayanya mencapai jutaan rupiah tidak termasuk, karena pemerintah hanya menggandeng sekolah swasta standar dengan biaya yang dinilai bisa ditanggung APBD Jabar.
Disdik Jabar menyatakan akan terus memperluas kerja sama dengan sekolah swasta, terutama di wilayah yang jumlah murid belum tertampung tinggi. Langkah itu dilakukan dengan koordinasi bersama Cabang Dinas Pendidikan Daerah.
Selain jalur sekolah swasta, Disdik Jabar juga memperluas akses SMA Terbuka di wilayah yang membutuhkan. Kebijakan ini diarahkan agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
Di tengah pengumuman hasil PCMB, Pemprov Jabar juga meminta maaf karena situs PCMB sempat tidak bisa diakses. Purwanto menjelaskan gangguan terjadi karena tingginya akses masyarakat bersamaan, disertai proses optimalisasi fitur pengumuman agar data tampil lebih akurat dan presisi.
Purwanto memastikan kendala itu tidak memengaruhi keamanan data calon murid baru. Ia menegaskan seluruh data pemetaan tersimpan dengan aman dan tidak ada hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat penyempurnaan sistem.