Polda Jawa Barat mengedepankan pendekatan humanis saat mengawal aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung. Langkah ini ditempuh untuk menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga situasi aman dan tertib.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyebut pola pengamanan itu sudah menjadi prosedur standar operasional kepolisian. Ia menegaskan pendekatan tersebut berlaku saat polisi mengamankan kegiatan penyampaian pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.
Tim Negosiator Diterjunkan
Dalam pengamanan aksi, polisi mengedepankan tim negosiator untuk berkomunikasi langsung dengan peserta aksi. Tim ini juga menerima aspirasi yang disampaikan di lapangan.
Hendra menjelaskan tim negosiator terdiri dari personel, termasuk polwan, yang bertugas membangun komunikasi dengan para demonstran. Menurut dia, pendekatan persuasif dan dialogis akan terus dipakai selama situasi tetap aman dan kondusif.
Polda Jabar memandang pengamanan aksi unjuk rasa sebagai bagian dari “pesta demokrasi” yang tidak hanya terbatas pada pemilihan umum. Dalam pandangan kepolisian, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa juga merupakan bagian dari proses tersebut.
Pengamanan Disesuaikan Jika Eskalasi Naik
Meski pendekatan humanis menjadi prioritas, pola pengamanan akan berubah jika situasi memburuk. Hendra menyebut peningkatan eskalasi, seperti pelemparan batu, bom molotov, atau tindakan lain yang membahayakan, akan direspons sesuai SOP yang berlaku.
Ia menegaskan polisi tidak bertujuan melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi. Personel juga dilarang bersikap provokatif selama pengamanan berlangsung.
Selain itu, anggota kepolisian tidak diperbolehkan membawa senjata api maupun perlengkapan lain yang tidak sesuai ketentuan. Polda Jabar menyebut seluruh langkah itu merupakan bagian dari SOP untuk memberikan pengamanan kepada masyarakat.
