Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi desa, bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi. Pemprov Jateng memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung rantai pasok pangan program itu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan desa perlu mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan MBG. Peran itu mencakup menghimpun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, lalu menyalurkannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Luthfi menyebut keterlibatan desa akan membuat nilai tambah program berputar lebih luas di tingkat lokal. Menurut dia, manfaat ekonomi harus langsung dirasakan masyarakat setempat, bukan berhenti di tahap kerja sama administratif.
Dorong rantai pasok berbasis desa
Pemprov Jateng juga mendorong BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih mengelola SPPG secara langsung. Dengan skema itu, rantai pasok MBG dari produksi hingga distribusi makanan bergizi diharapkan bisa dikelola oleh masyarakat desa sendiri.
Luthfi meminta kerja sama yang sudah dibangun tidak berhenti pada penandatanganan MoU. Ia menekankan perlunya cek, recheck, dan final check agar program benar-benar berjalan dan memberi manfaat nyata.
Pemerintah provinsi bahkan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kendala pelaksanaan MBG. Pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal disebut harus menjadi prioritas agar program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Modal besar dari koperasi desa
Berdasarkan data Pemprov Jateng, Program MBG di provinsi itu akan melayani lebih dari sembilan juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG. Di sisi lain, Jawa Tengah memiliki lebih dari 8.500 Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menjadi modal penting untuk membangun ekosistem pangan berbasis desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh SPPG harus memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di desa. Ia menyatakan Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk menjadi penggerak ekonomi desa.
Zulkifli menegaskan SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Ia menyebut pasokan dari luar tidak boleh dipilih jika potensi bahan pangan itu tersedia di desa.
Sinergi untuk perputaran ekonomi desa
Ketua DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Wargiyati, menilai sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG dapat memperkuat perekonomian desa. Ia melihat peningkatan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat sebagai kunci agar roda ekonomi desa terus bergerak.
Wargiyati berharap Koperasi Desa dan BUMDes menjadi pemasok utama bahan pangan sesuai potensi masing-masing desa. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat di tingkat desa diharapkan ikut meningkat seiring kebutuhan program MBG.
Luthfi juga mengusulkan operasional dapur SPPG menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan seperti Compressed Natural Gas. Menurut dia, langkah itu dapat membuat program lebih efisien sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penguatan ekosistem MBG itu ditandai dengan penandatanganan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Papdesi di Semarang. Dalam kegiatan yang sama, Papdesi juga meneken nota kesepahaman dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan SPPG.