Pengadaan router di Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat pada 2025 memicu pertanyaan publik setelah media menyoroti harga barang yang dinilai sangat mahal. Sorotan itu muncul karena di pasaran online, router sejenis disebut banyak tersedia dengan harga lebih murah.
Pembelian dilakukan melalui metode E-Purchasing dan dipilih lewat E-Katalog dari PT. Multi Bahana Informatika. Harga kontraknya tercatat Rp66.322.500 per unit untuk 35 unit, dengan total anggaran router mencapai Rp2.321.287.700.
Dalam surat jawaban kepada Demokratis, PPTK Ivan Novemberia menyebut pihaknya hanya melakukan survei melalui katalog elektronik LKPP. Survei itu dilakukan dengan membandingkan produk yang tersedia berdasarkan kesesuaian spesifikasi teknis, harga tayang penyedia, ketersediaan barang, garansi, dan layanan purna jual.
Ivan menyatakan barang yang dipilih adalah yang sesuai kebutuhan spesifikasi dan memiliki harga terendah. Namun, jawaban itu dinilai tidak transparan karena tidak menyebut nama barang secara lengkap.
Nama yang dicantumkan hanya Router-Cisco-c8200l-1n-4t. Saat ditelusuri di Google, harga Router Cisco Catalyst C8200L-1N-4T di pasaran Indonesia disebut bervariasi antara Rp12.000.000 hingga Rp35.500.000.
Perbandingan harga itu memunculkan pertanyaan mengapa pilihan jatuh pada harga yang lebih tinggi jika masih ada opsi yang lebih murah. Di sisi lain, surat jawaban Bapenda Jabar juga dipersoalkan karena dinilai tidak layak sebagai surat resmi lembaga pemerintahan.
Bapenda Jabar disebut semestinya memahami format administrasi surat, termasuk penggunaan kop lembaga, tanda tangan pimpinan, dan identitas resmi surat. Dalam konfirmasi kepada Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna, surat yang dikirim disebut tidak ditandatangani secara basah maupun elektronik, serta tidak memuat tanda tangan dan cap pimpinan lembaga.