DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemprov Jabar yang menetapkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah saat musim kemarau mulai menekan banyak wilayah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai kebijakan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam mitigasi. Ia menekankan bahwa keterlambatan penanganan dapat merugikan masyarakat, terutama yang bergantung pada kondisi cuaca seperti petani.
Status siaga berlaku hingga akhir September 2026
Pemprov Jabar melalui Gubernur Dedi Mulyadi telah menetapkan status siaga bencana untuk kekeringan dan karhutla. Status ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
DPRD Jabar berharap penetapan status itu diikuti koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan kota dengan perangkat daerah terkait. Penguatan mitigasi dan kesiapan sarana prasarana juga dinilai penting agar potensi dampak kekeringan bisa ditekan.
Menurut MQ Iswara, perubahan iklim harus diantisipasi sejak awal agar masyarakat tidak dirugikan oleh penanganan yang terlambat. Ia menyebut sektor pertanian dan sektor lain yang sangat bergantung pada cuaca menjadi pihak yang paling perlu dijaga.
Sejumlah wilayah sudah terdampak kekeringan
Di lapangan, sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan. Salah satu yang terdampak adalah dua desa di Kabupaten Bekasi, yakni Desa Ridogalih dan Nagasari.
Untuk membantu warga, BPBD Kabupaten Bekasi menyalurkan air bersih ke dua desa tersebut. Total distribusi mencapai 65 ribu liter untuk 999 kepala keluarga.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan distribusi dilakukan sejak 9 Juni sampai 17 Juni. Bantuan air bersih itu menjadi langkah darurat di tengah meningkatnya kebutuhan warga di wilayah terdampak.
DPRD Jabar menilai kondisi itu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus diperkuat lebih awal. Dengan langkah antisipatif sejak dini, ketahanan sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tetap terjaga.
