Sebanyak 9 guru aparatur sipil negara di Kabupaten Brebes kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan absensi fiktif. Kasus ini ikut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pengawasan berlapis agar pelanggaran serupa tidak terulang.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan pemerintah provinsi akan menghormati proses hukum sebelum mengambil langkah kepegawaian. Ia menyebut status tersangka belum otomatis menjadi dasar hukuman disiplin karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih harus ditunggu.
Proses hukum jadi acuan sanksi
Sumarno mengatakan prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku dalam penanganan kasus ini. Karena itu, Pemprov Jateng belum akan menjatuhkan sanksi sebelum ada keputusan inkrah dari pengadilan.
Ia juga menyebut koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Brebes akan dilakukan dalam proses berikutnya. Mekanisme pemberian sanksi terhadap ASN akan mengikuti ketentuan kepegawaian setelah proses hukum selesai.
Penjatuhan hukuman terhadap ASN tidak bisa dilakukan secara langsung. Keputusan itu harus melewati tim khusus sebelum akhirnya diputuskan kepala daerah.
Pengawasan berlapis dinilai perlu
Kasus 9 guru ASN tersebut menjadi perhatian karena menyangkut integritas aparatur negara. Sumarno menilai peristiwa itu bisa menjadi pengingat bahwa integritas adalah fondasi utama bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas.
Dorongan pengawasan berlapis muncul sebagai respons atas kasus yang menyeret para guru ASN di Brebes. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat kontrol internal dan mencegah penyalahgunaan administrasi kepegawaian.
Di sisi lain, penanganan kasus ini juga menunjukkan bahwa proses hukum dan proses kepegawaian berjalan dalam koridor yang berbeda. Pemerintah daerah tetap harus menunggu putusan pengadilan sebelum menentukan sanksi administratif yang tepat.
Kasus dugaan absensi fiktif di Brebes kini menjadi sorotan karena tidak hanya menyentuh persoalan disiplin, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap ASN. Pemprov Jateng pun menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dari upaya menjaga integritas birokrasi.
