Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kini memasuki tahap yang lebih serius, tetapi juga memunculkan penolakan dari sejumlah kelompok budaya. Kekhawatiran terutama datang dari wilayah Pantura seperti Cirebon dan Indramayu yang menilai nama itu belum tentu mewakili keberagaman identitas budaya di Jawa Barat.
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa pembahasan usulan ini tidak akan dilakukan secara sepihak. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan, termasuk kelompok yang memiliki pandangan berbeda.
Rahmat menolak anggapan bahwa ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. Ia menegaskan semua wilayah dalam Provinsi Jawa Barat saat ini adalah wilayah Sunda.
“Tentu, DPRD akan melaksanakan penyempurnaan naskah akademik, menggelar uji publik di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mungkin saja akan melakukan survei bersama 120 anggota DPRD,” ujar Rahmat.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi syarat penting agar usulan perubahan nama provinsi memiliki landasan akademik dan aspirasi publik yang kuat. Karena itu, DPRD menempatkan penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik sebagai tahap yang tidak bisa dilewati.
Rahmat menyebut proses pembahasan masih panjang. Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pertimbangan Pimpinan DPRD.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Jabar akan kembali mendalami usulan itu pada hari Selasa besok. Hasil pendalaman itu akan dipakai untuk menyusun skema proses sebelum masuk ke pertimbangan pimpinan DPRD.
